Mataram (Suara NTB) – Rumah sakit swasta dan pusat perbelanjaan di Kota Mataram, diduga menunggak pajak. Surat peringatan telah dilayangkan tetapi belum digubris. Tindakan tegas berupa penempelan akan dilakukan sebagai sanksi sosial.
Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin dikonfirmasi, Jumat (13/11) menjelaskan, kebijakan keringanan pajak telah diberikan kepada wajib pajak dengan menghapus denda sampai 31 September. Program penghapusan denda pajak justru tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, pengusaha maupun perusahaan untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
Pihaknya menindaklanjuti dengan mengirimkan surat teguran kepada wajib pajak agar melunasi kewajiban mereka. “Dalam surat edaran itu nanti berupa teguran berupa penempelan tanda belum bayar,” katanya.
Sanksi berupa penempelan ini tidak bisa serta merta dilakukan apabila wajib pajak kooperatif dan memiliki komitmen menyelesaikan pembayaran, maka penempelan sebagai sanksi sosial akan ditunda. “Kecuali tidak ada realisasi sampai akhir tahun akan ditempel,” tegasnya.
Target pajak bumi dan bangunan di tahun 2026 mencapai Rp30 miliar. Sementara, realisasi baru mencapai Rp27 miliar lebih. Realisasi PBB belum tercapai akibat rumah sakit swasta dan pusat perbelanjaan di Kota Mataram, belum melunasi pembayaran pajak mereka. Kendati demikian, ia enggan menyebutkan nominal tunggakan pajak pengusaha tersebut. “Pokoknya ada rumah sakit dan mall yang belum bayar pajak sampai sekarang,” katanya.
Amrin mengingatkan pengusaha kooperatif melunasi pajak mereka. Apabila dilakukan penempelan sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah dikhawatirkan akan mengganggu usaha atau investasi mereka. Adapun wajib pajak di pemukiman tidak bisa dipaksakan karena pertimbangan kondisi ekonomi.
Akan tetapi, pihaknya tetap berharap seluruh wajib pajak meningkatkan kepatuhan. Pajak yang disetor akan kembali ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. “Kalau kami berharap wajib pajak meningkatkan kepatuhan saja. Jangan sampai objek pajak ditempel karena belum membayar pajak,” demikian kata dia. (cem)
