Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram menyatakan perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk rencana penggabungan sektor ekonomi kreatif dalam Dinas Pariwisata, harus melalui mekanisme perubahan peraturan daerah (Perda) dan pembahasan bersama DPRD.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul dorongan Sekretaris Deputi Pengembangan Strategi Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) RI, Abdul Malik, agar Pemkot Mataram memiliki bidang khusus yang menangani sektor ekonomi kreatif. Langkah tersebut dinilai dapat mempermudah pengembangan ekonomi kreatif di daerah dengan menempatkannya secara khusus di bawah Dinas Pariwisata.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan, perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) harus memiliki landasan hukum berupa Perda sehingga perlu dibahas bersama DPRD.
Menurutnya, apabila dorongan perubahan nomenklatur tersebut masih sebatas penyampaian lisan, pemerintah daerah belum memiliki dasar yang cukup untuk menindaklanjutinya. Pemkot Mataram masih menunggu ketentuan tertulis, baik berupa surat resmi maupun regulasi dari kementerian terkait.
“Ini kan masih bersifat lisan saja. Kecuali kalau sudah ada secara tertulis dan ada aturan menteri soal nomenklatur ini, kita siap saja,” ujarnya, Jumat (13/11).
Alwan menjelaskan, apabila nomenklatur Dinas Pariwisata diubah menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, penyesuaian struktur organisasi kemungkinan hanya membutuhkan penambahan satu bidang.
Pasalnya, selama ini urusan ekonomi kreatif sebenarnya sudah masuk dalam struktur Dinas Pariwisata. Namun, penanganannya masih tergabung dengan bidang lain sehingga ke depan diharapkan dapat dipisahkan secara lebih spesifik.
Ia menambahkan, penyesuaian nomenklatur tidak menutup kemungkinan juga dilakukan pada OPD lainnya. Salah satunya Dinas Pendidikan yang perlu menyesuaikan nomenklatur dengan struktur organisasi di kementerian terkait.
Meski demikian, Pemkot Mataram tetap akan berpedoman pada regulasi yang berlaku sebelum mengambil langkah perubahan. Karena itu, pemerintah daerah masih menunggu surat resmi maupun petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
“Kita tunggu surat resminya atau petunjuknya kalau memang kita harus menyesuaikan,” jelasnya.
Selain persoalan nomenklatur, Alwan menyebutkan sejumlah OPD juga telah mengusulkan penambahan bidang. Usulan tersebut masih dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Koordinasi tersebut sekaligus membahas kemungkinan perubahan jabatan yang sebelumnya merupakan hasil penyetaraan menjadi jabatan struktural sesuai kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.
Terkait target pembahasan perubahan nomenklatur, Alwan mengaku belum dapat memastikan waktunya. Menurutnya, proses perubahan struktur organisasi membutuhkan tahapan administrasi yang cukup panjang sehingga tidak bisa ditargetkan dalam waktu dekat.
“Saya tidak mau menargetkan karena panjang urusan administrasinya. Yang begini ini cukup lama,” pungkasnya. (pan)
