Kota Bima (Suara NTB) -Penasihat hukum terdakwa Malaungi, Farman, S.H., meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dalam perkara narkotika yang menjeratnya. Permintaan itu disampaikan dalam nota pembelaan (pledoi) yang dibacakan pada sidang Kamis (12/11).
Dalam pembelaannya, Farman menolak seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Malaungi dengan pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar. Jika denda tidak dibayar dan aset terdakwa tidak mencukupi untuk dilelang, diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
Farman menyatakan tuntutan JPU dinilai tidak didasarkan pada fakta persidangan, melainkan asumsi dan konstruksi hukum yang menurutnya keliru.
“Bahwa kami penasihat hukum terdakwa menolak tuntutan tersebut secara keseluruhan. Tuntutan JPU tidak didasarkan pada fakta persidangan, melainkan pada asumsi dan konstruksi hukum yang keliru,” kata Farman saat membacakan pledoinya pada, Kamis (12/11).
Salah satu pokok pembelaan adalah mengenai dugaan keterlibatan Malaungi dalam peredaran narkotika. Kuasa hukum menyebut tidak terdapat bukti yang menunjukkan Malaungi menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, maupun menyerahkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika.
Farman juga mempersoalkan barang bukti sabu yang menurut pembelaan tidak pernah berada dalam penguasaan fisik maupun fungsional Malaungi. Barang tersebut merupakan titipan dari Erwin Iskandar alias Koko Erwin.
“Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan narkotika jenis sabu, dan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan titipan dari saksi Erwin Iskandar alias Koko Erwin bukan milik Terdakwa,” ujarnya dalam pembelaan.
Selain perkara narkotika, ia juga menguraikan penerimaan uang oleh Malaungi dari saksi A. Hamid alias Boy. Kuasa hukum menyebut uang tersebut diterima Malaungi karena menjalankan perintah atasannya saat itu, yakni Didik Putra Kuncoro selaku Kapolres Bima Kota.
Dalam pembelaannya, Farman menyebut sebagian besar uang tersebut kemudian diserahkan kepada Didik Putra Kuncoro. Dari total Rp1,8 miliar telah diserahkan Rp1,5 miliar kepada Didik. Sementara, Rp300 juta disebut tertahan untuk kebutuhan Satresnarkoba Polres Bima Kota dan sebagian untuk aktivis.
Kuasa hukum juga mendalilkan adanya daya paksa atau overmacht. Malaungi disebut berada dalam tekanan karena mendapat ancaman dicopot dari jabatan atau dimutasi apabila tidak menjalankan perintah atasannya.
Atas seluruh alasan tersebut, Farman meminta Majelis Hakim menyatakan Malaungi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan pertama maupun kedua JPU serta membebaskannya dari seluruh dakwaan.
“Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Terdakwa Malaungi, S.H., M.H. alias Eky bin Alm. H. Ishak Matru tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum,” kata Farman menutup pembelaannya.
Sedangkan Terdakwa Malaungi menyampaikan permohonan maaf kepada Majelis Hakim, JPU, serta masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Bima. Ia mengaku menyesali perbuatannya dan berharap majelis hakim memberikan hukuman yang seadil-adilnya.
Ia juga meminta keringanan hukuman dengan alasan masih memiliki istri dan anak yang menunggunya di rumah, serta orang tua yang membutuhkan perhatiannya.
“Karena di luar sana masih ada istri dan anak-anak kami yang menunggu kami kembali ke pangkuan mereka dan masih membutuhkan pengayoman, pengasihan,” ujarnya.
Malaungi turut menyebut peristiwa yang menjeratnya terjadi karena perintah pimpinan. “Bahwa kejadian ini bisa terjadi karena semata-mata karena ada perintah dari pimpinan saya,” pungkasnya. (hir)
