BerandaBIMAPendapatan Daerah Kabupaten Bima Merosot

Pendapatan Daerah Kabupaten Bima Merosot

Bima (Suara NTB) – Ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Bima pada 2027 semakin terbatas. Pendapatan daerah direncanakan Rp2,045 triliun mengalami penurunan mencapai 4,96 persen akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Dari total belanja daerah Rp2,044 triliun, alokasi untuk belanja modal hanya Rp127,97 miliar.

Belanja modal tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan pembangunan, antara lain infrastruktur jalan, gedung dan peralatan. Sementara porsi terbesar anggaran terserap untuk belanja operasional yang mencapai Rp1,713 triliun. Total belanja daerah juga turun 7,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pendapatan Daerah sebesar Rp2,045 triliun mengalami penurunan 4,96 persen akibat penurunan transfer pusat,” kata Bupati Bima, Ady Mahyudi dalam penjelasan Raperda APBD Kabupaten Bima 2027, Jumat (13/11).

Dari sisi pendapatan, struktur APBD masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Pendapatan transfer mencapai Rp1,806 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp228,78 miliar. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp10 miliar.

Sementara itu, belanja daerah terdiri atas belanja operasi Rp1,713 triliun, belanja modal Rp127,97 miliar, belanja transfer Rp199,34 miliar dan belanja tidak terduga Rp3,5 miliar. Pemkab Bima juga mengalokasikan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1 miliar untuk penyertaan modal kepada BUMD.

“Belanja Modal Rp127,97 miliar untuk infrastruktur jalan, gedung, dan peralatan,” sebutnya.

Dengan kondisi anggaran yang lebih terbatas tersebut, Pemkab Bima tetap menetapkan empat agenda prioritas pembangunan 2027. Keempatnya meliputi penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan manusia, percepatan infrastruktur wilayah dan penguatan kemandirian ekonomi lokal.

Pembangunan manusia diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan serta kesehatan. Pada sektor ekonomi, pemerintah daerah menargetkan optimalisasi pertanian, peternakan dan perikanan, disertai pemberdayaan UMKM berbasis komoditas unggulan daerah.

Untuk infrastruktur, fokus diarahkan pada penyediaan infrastruktur dasar guna memperlancar konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tata kelola pemerintahan diarahkan pada reformasi birokrasi dan integrasi layanan publik berbasis digital.

“Keempat agenda prioritas tersebut dirancang secara komprehensif guna menjawab tantangan pembangunan serta mengoptimalkan potensi unggulan daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya. (hir)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO