BerandaNTBLOMBOK BARATSewa Kontrak 2,5 Hektare Aset Diduga Tidak Disetor ke Daerah

Sewa Kontrak 2,5 Hektare Aset Diduga Tidak Disetor ke Daerah

Giri Menang (Suara NTB) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sewa kontrak sejumlah objek aset seluas 2,5 hektare yang diambil alih tim Pemkab Lombok Barat (Lobar) diduga tidak disetorkan ke daerah. Sewa kontrak aset ini diduga masuk ke kantong oknum yang mengklaim lahan tersebut.

Lima objek aset yang ditertibkan masing-masing berada di Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi satu objek dengan luas 6.296 meter persegi. Di Krama Jaye Kecamatan Narmada seluas 6.467 meter persegi. Aset di Desa Golong Kecamatan Narmada seluas 3 are. Selanjutnya dua bidang aset di Desa Buwun Sejati, masing-masing seluas 7.608 meter persegi dan 4.506 meter persegi. Jika ditotal luas aset ini mencapai 2,5 hektare.

Kepala BKAD Lobar, I Agus Wirawan Satra, S.STP., M.Si.,melalui Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) BKAD Lobar, Hulaifi menyebutkan, sewa semua titik aset yang diamankan Pemkab tidak masuk setoran ke Pemkab. “Tidak masuk juga,” kata Hulaifi, Minggu (15/11/2026).

Untuk aset seluas 3 are yang ada di Desa Golong Kecamatan Narmada tidak masuk sewa kontraknya sejak 2012. Aset ini termasuk kelas satu dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan aset di Buwun Sejati yang dikuasai oleh oknum dengan alasan diperoleh dari jual beli. Padahal aset itu sudah jelas aset Pemda.

“Dan lahan itu pun disewakan bertahun-tahun sejak 2017, hingga 2019. Tapi setelah tahun 2020, oknum mulai masuk menguasai,” tegasnya.

Terkait nilai sewa masing-masing aset bervariasi tergantung kelas. Aset di Desa Buwun Sejati, termasuk kelas I dengan luas 1,2 Hektar. Nilai retribusi sewa 2000 per meter persegi, maka diperkirakan sewanya Rp24 juta.

Sedangkan di Kuranji Dalang, karena berada di pinggir pantai masuk kategori kelas 3, nilai sewanya 1.000 per meter persegi. Sedangkan untuk aset kelas 2, nilai sewanya Rp1.500 per meter persegi. “Kalau ditotal semuanya sewa aset itu bisa Rp40-50 juta per tahun,” kata dia.

Dikatakan, jika aset ini tidak diambil alih Pemkab maka sewa kontrak akan hilang terus menerus. Melalui penerbitan ini, potensi hilang atau lost pendapatan daerah dari sewa aset bisa ditutup atau diantisipasi. Beberapa aset ini, termasuk di Buwun Sejati sudah pernah ditertibkan dan dipasangkan plang. Bahkan dikosongkan oleh tim, tetapi kembali dikuasai oknum. (her)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO