BerandaNTBSUMBAWAPenanganan Stunting 2027, Pemkab Sumbawa Alokasikan Rp 4 Miliar

Penanganan Stunting 2027, Pemkab Sumbawa Alokasikan Rp 4 Miliar

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Kesehatan  Kabupaten Sumbawa telah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk menurunkan angka prevalensi stunting di tahun 2027. Sebab, masih sekitar 3.325 balita pada 2026 mengalami stunting atau meningkat 113 balita dari tahun 2025 lalu.

“Percepatan penurunan prevalensi stunting menjadi program prioritas kita di Dinkes pada tahun 2027 dengan total anggaran sekitar Rp4 miliar. Target penurunan 4 persen  bisa terealisasi,” kata Kadinkes Kabupaten Sumbawa, H. Sarip Hidayat kepada Suara NTB pekan kemarin.

Berdasarkan data tingkat prevalensi angka stunting pada tahun 2024 tercatat sebesar 29,7 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Data di triwulan I Tahun 2026 terdapat 3.225 balita stunting,sehingga ditargetkan turun 4 persen di tahun 2027.

Ia merincikan anggaran Rp4 miliar untuk penanganan stunting tersebut, bersumber dari dua anggaran. Pertama, anggaran rutin dari Dinkes pada tahun 2027 senilai Rp2,8 miliar dan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) senilai Rp 1,2 miliar.

“Kami berharap usulan anggaran tersebut tidak berubah, sehingga apa yang menjadi target dalam penurunan angka prevalensi stunting bisa tercapai,” ucapnya.

Menurutnya, dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting terdapat dua pola intervensi yang akan dilakukan. Intervensi spesifik yang menjadi bagian dan Dinkes sebesar 30 persen berupa pencegahan. Sementara, sisanya 70 persen merupakan peran lintas sektor lainnya. Artinya, peran serta instansi teknis seperti di Dinas PUPR yang diharapkan bisa memberikan atensi terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan sistem pengelolaan limbah yang aman. Sementara, di Dinas PRKP diharapkan bisa mengintervensi kawasan kumuh dan permukiman masyarakat.

“Intervensi sensitif itu mempengaruhi sekitar 70 persen dapat terjadi stunting. Walaupun tidak mempengaruhi secara tidak langsung tetapi sangat erat hubungannya dengan masalah stunting,” ujarnya.

Salah satu faktor yang paling kuat determinan terjadinya stunting yakni terkait sanitasi, terutama kurangnya akses jamban sehat bagi masyarakat. Kedua, sumber air minum yang tidak aman dan faktor lingkungan lainnya.

Dikatakan, penanganan stunting pada prinsipnya tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan, karena pola intervensi spesifik seperti kecukupan gizi dan pengobatan infeksi hanya berkontribusi sekitar 30 persen saja.

“Sekitar 70 persen adalah intervensi sensitif. Ini terkait jaminan kesehatan, kesehatan lingkungan, ketersediaan air bersih, dan yang paling penting adalah pola asuh di keluarga. Kalau tidak ada peran aktif keluarga, sulit kita menurunkan stunting,” jelasnya.

Ia berharap koordinasi lintas sektor harus semakin kuat, termasuk pendampingan dan pengawasan terhadap anak-anak yang sudah mendapat bantuan agar anggaran yang digelontorkan tidak sia-sia. “Upaya pencegahan juga akan terus diperkuat dengan menyasar remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan balita,” tukasnya. (ils)

 

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO