Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Direktur RSUD Provinsi NTB dr. Asrul Sani mengklarifikasi dugaan adanya ratusan pegawai fiktif di RSUD Provinsi NTB. Begitu juga akibat adanya pegawai siluman ini, diduga menyebabkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp21,6 miliar.
Asrul Sani, menjelaskan jika hal tersebut akibat adanya kesalahan dalam penginputan data pegawai oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Sementara, tudingan adanya kerugian negara hingga Rp21,6 ditegaskan tidak benar.
‘’Alokasi gaji pegawai di RSUD NTB selama ini dipastikan sesuai dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di rumah sakit. Ya laporan di tabel jumlah SDM. Tapi uang yang keluar sesuai dengan jumlah SDM yang saya miliki,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Senin (16/11).
Menindaklanjuti dugaan ini, ia mengaku akan segera mengkonfirmasi Kantor Akuntan Publik berkaitan dengan salah kutip jumlah pegawai di RSUD NTB tersebut. “Ya nanti kita konfirmasi ke KAP-nya di mana dia salah kutip kan,” katanya.
Sebagai informasi, persoalan pegawai fiktif di RSUD NTB ini mencuat setelah beredarnya dokumen dengan Nomor 33.A/T/LHP/DJPKN-VI.MTR/PPD.01/05/2026 tertanggal 29 Mei 2026 yang mencantumkan jumlah pegawai RSUD NTB sebanyak 2.662 orang. Selain itu, persoalan ini juga menjadi tuntutan pada saat demonstrasi Hari Kesehatan Nasional (HKN) pada 12 November lalu.
Munculnya persoalan ini juga diduga karena jumlah pegawai RSUD NTB pada 2024 sebanyak 2.061 orang, kemudian menjadi 2.662 orang pada 2025. Dengan demikian, terdapat selisih 601 orang atau sekitar 29,16 persen dibandingkan jumlah pegawai pada 2024.
Pada bagian lain, RSUD Provinsi NTB membuka rekrutmen 150 tenaga medis. Di antaranya 13 dokter, 87 perawat, 6 apoteker, 37 tenaga teknis kefarmasian (TTK), 1 radiografer, 1 audiologi, 1 teknisi kardiovaskular, 3 tekniker gigi, dan 1 penata anestesi. Pendaftaran ini dibuka mulai Senin, 9 November 2026, dan ditutup lima hari kemudian pada 14 November 2026.
Persyaratan yang wajib dimiliki calon pendaftar wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Sertifikat Tanda Gawat Darurat (TGD). Selain itu, ada persyaratan khusus untuk pelayanan eksekutif berupa kemampuan bahasa Inggris yang baik, komunikatif yang dibuktikan dengan nilai TOEFL.
Direktur RSUD NTB, Asrul Sani, mengatakan 150 formasi ini sesuai dengan jumlah SDM yang dibutuhkan di RSUD. Pihak Rumah Sakit bahkan telah mengalokasikan sekitar Rp7 miliar selama setahun untuk kebutuhan penggajian ratusan tenaga medis baru tersebut.
“Formasinya ada 150, terdiri dari dokter, perawat, apoteker, teknisi apoteker, audiologi, kemudian ada juga tekniker gigi,” ujarnya, Selasa, 10 November 2026 lalu.
Ia mengatakan, sebenarnya kebutuhan tenaga di rumah sakit masih lebih banyak dari jumlah formasi yang dibuka saat ini. Namun, pengadaan pegawai dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan yang tersedia.
“Artinya, sebenarnya lebih banyak kebutuhan, tetapi kita menyesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki,” katanya.
Menurutnya, rekrutmen yang dilakukan kali ini melalui BLUD bukan berarti meniadakan penerimaan melalui jalur CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang informasinya mulai dibuka pada bulan ini juga. Pemenuhan kebutuhan tenaga akan dilakukan melalui beberapa jalur sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
Ia melanjutkan, pengadaan pegawai BLUD menjadi salah satu langkah untuk mengisi kebutuhan tenaga yang belum dapat dipenuhi melalui formasi ASN. Selanjutnya, kebutuhan lainnya akan diusulkan melalui mekanisme penerimaan CPNS maupun PPPK.
Adapun proses seleksi akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Hasil tes dapat diketahui secara langsung setelah pelaksanaan ujian. Mantan Kadispora Lombok Timur itu juga mengungkapkan pemenuhan tenaga dokter spesialis masih menjadi tantangan tersendiri. (era)



