BerandaEKONOMIAnggaran Desa Berdaya Transformatif NTB Capai Rp36,11 Miliar, Pencairan Ditarget Tuntas Sebelum...

Anggaran Desa Berdaya Transformatif NTB Capai Rp36,11 Miliar, Pencairan Ditarget Tuntas Sebelum Akhir Tahun

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan anggaran sebesar Rp36,11 miliar untuk menjalankan program Desa Berdaya Transformatif di seluruh kabupaten/kota. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pengembangan 5.162 usaha utama dan 2.479 usaha tambahan bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, Senin (16/11) menyampaikan, dari total anggaran tersebut, sebesar Rp31,15 miliar atau 86,3 persen dialokasikan untuk pengembangan usaha utama. Sementara Rp4,96 miliar atau 13,7 persen digunakan untuk mendukung usaha tambahan. Rata-rata kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp7 juta per KPM.

Alokasi terbesar berada di Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp10,081 miliar, disusul Lombok Tengah Rp8,589 miliar dan Lombok Timur Rp6,545 miliar. Ketiga daerah tersebut menyerap sekitar 69,8 persen dari total kebutuhan anggaran.

Selanjutnya, Kabupaten Lombok Utara Rp3,059 miliar, Kota Mataram Rp2,947 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp2,123 miliar, Bima Rp840 juta, Dompu Rp750 juta, Kota Bima Rp693 juta, dan Sumbawa Barat Rp483 juta.

Nelly menjelaskan, Desa Berdaya Transformatif merupakan salah satu pendekatan Pemprov NTB untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemberian aset produktif kepada keluarga penerima manfaat. Bantuan diberikan dalam bentuk barang atau sarana usaha sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing keluarga.

Jenis usaha yang dikembangkan mencakup peternakan, perdagangan, pertanian, perikanan, perindustrian, serta jasa dan UMKM. Program ini diharapkan mampu menciptakan sumber penghasilan baru bagi keluarga miskin ekstrem.

Untuk memastikan usaha masyarakat berkembang, pemerintah juga menyiapkan pendampingan selama dua tahun. Pendamping akan membantu KPM mulai dari pemetaan potensi, penyusunan rencana usaha hingga pengembangan kegiatan ekonomi.

Mantan Kepala BPSDMD Provinsi NTB ini menegaskan, keberhasilan program tidak cukup hanya mengandalkan dukungan pemerintah provinsi. Keterlibatan pemerintah kabupaten/kota juga diperlukan melalui pendampingan, pembinaan, dan penguatan usaha masyarakat.

“Harapannya kabupaten/kota juga ikut terlibat melalui pendampingan, pembinaan, dan sebagainya. Jadi, program ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemerintah daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri, mengungkapkan realisasi anggaran program Desa Berdaya Transformatif hingga Jumat pekan lalu telah mencapai Rp10,7 miliar atau sekitar 30 persen dari total anggaran.

Dari realisasi tersebut, lebih dari 1.500 KPM telah menerima bantuan yang masuk ke rekening masing-masing. Ia optimistis penyaluran akan semakin cepat seiring dengan penyelesaian proses administrasi dan pekerjaan di lapangan.

“Realisasi per Jumat sudah Rp10,7 miliar. Kalau melihat tren pekerjaan teman-teman di dinas, sekarang ini akan cepat meningkat karena sudah banyak yang kita selesaikan,” katanya, Senin (16/11).

Pemprov NTB menargetkan seluruh anggaran sebesar Rp36,11 miliar dapat direalisasikan pada November 2026. Pihaknya terus mempercepat proses penyaluran agar seluruh KPM segera menerima dukungan modal usaha.

Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB ini juga menegaskan kembali, terkait penetapan penerima manfaat. Data awal bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut kemudian divalidasi oleh pendamping Desa Berdaya dengan supervisi Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Melalui proses tersebut, ditetapkan sebanyak 5.162 KPM sebagai sasaran program Desa Berdaya Transformatif 2026.

Setelah sosial ini diterima, KPM diwajibkan segera membelanjakannya untuk kebutuhan usaha sesuai rencana dan proposal yang telah disepakati sebelumnya. Bantuan ini katanya  harus benar-benar digunakan untuk membangun kegiatan ekonomi produktif.

“Begitu menerima uangnya, mereka harus segera membelanjakan sesuai kebutuhan usaha sebagaimana yang sudah disepakati dalam rencana dan proposalnya. Kita harapkan banyak usaha baru bermunculan,” jelasnya.

Ia menambahkan, bantuan tersebut merupakan bantuan sosial untuk pemberdayaan, bukan pinjaman yang harus dikembalikan oleh penerima manfaat.

Pendampingan akan terus dilakukan selama dua tahun sesuai masa graduasi atau proses keluarnya keluarga penerima manfaat dari kondisi kemiskinan. Setelah periode tersebut, pemerintah akan melakukan evaluasi untuk mengukur perkembangan usaha dan keberhasilan program.

“Kontrak pendampingan selama dua tahun, sesuai masa graduasi. Setelah dua tahun, baru kita evaluasi bagaimana perkembangan programnya,” tandasnya. (bul)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO