Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima mengawal sekitar 13 ribu keluarga yang masuk dalam sasaran berisiko stunting melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Intervensi dilakukan berdasarkan persoalan yang dihadapi masing-masing keluarga.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bima, M. Farid mengatakan, penanganan stunting dilakukan melalui dua jenis intervensi yakni spesifik dan sensitif.
“Untuk secara spesifiknya Dinas Kesehatan yang punya kerjaan. Kalau sensitif kami yang menangani sekitar 70 persen mengurangi angka stunting,” kata Farid, Senin (16/11).
Menurut Farid, pihaknya memperkuat intervensi sensitif melalui program Genting dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait lainnya. Setiap OPD memiliki anak asuh yang menjadi sasaran pendampingan dalam upaya mencegah stunting.
Farid menjelaskan, sekitar 13 ribu sasaran yang masuk dalam kategori berisiko stunting telah ditetapkan untuk mendapatkan pengawalan dan pendampingan. Intervensi dilakukan dengan melihat persoalan yang tercatat pada masing-masing sasaran.
Persoalan tersebut antara lain kerawanan pangan, kondisi sanitasi yang buruk, orang tua yang mengalami anemia hingga risiko kehamilan. Selain itu, kehamilan pada usia terlalu muda atau terlalu tua, jarak kehamilan terlalu dekat serta kondisi keluarga yang memiliki risiko kemiskinan maupun keterbatasan akses pelayanan.
“Jadi intervensi jelas langsung mengarahkan apa permasalahannya, risiko miskin, risiko pelayanan, risiko hamil terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu dekat dan semua itu sudah masuk 13 ribu tersebut,” tegasnya.
Dengan pola itu kata dia, bantuan yang diberikan kepada sasaran program Genting diarahkan sesuai kebutuhan, sehingga persoalan yang menjadi faktor risiko dapat ditangani secara lebih tepat.
Dari pelaksanaan program tersebut, Farid menyebut capaian Genting Kabupaten Bima berada di posisi tiga terbaik di NTB. Kabupaten Bima mencatat capaian 157,70 persen, berada setelah Kabupaten Sumbawa sebesar 320 persen dan Lombok Timur 168 persen.
Ia memastikan pengawalan terhadap sekitar 13 ribu sasaran tersebut terus didorong agar penanganan faktor risiko stunting dapat berjalan secara berkelanjutan dengan dukungan lintas sektor. (hir)



