BerandaHEADLINEPembentukan PB PON NTB Belum Disetujui Pusat

Pembentukan PB PON NTB Belum Disetujui Pusat

Mataram (Suara NTB) – Pembentukan Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) hingga saat ini belum terbentuk. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan hingga kini pihaknya masih menunggu persetujuan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pusat.

Ia mengaku, pihaknya telah mengusulkan nama-nama PB PON NTB tersebut dengan struktur anggota terdiri dari Bupati/Wali Kota, Forkopimda, dan akan diketuai Gubernur NTB.

“Tinggal menunggu approval dari KONI pusat aja. Begitu turun dari pusat, langsung kita kukuhkan nanti,” ujarnya di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa (17/11).

Dalam struktur kepengurusan PB PON, Ketua KONI NTB sekaligus Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana disebut tetap pada posisinya sebagai Ketua KONI. Meski begitu, pihaknya akan tetap mengambil peran dalam kepengurusan PB PON NTB.

“Ada strukturnya, bahkan Forkopimda ada strukturnya semua. Nanti itu banyak sekali anggotanya di situ. Semua Forkopimda ada di situ,” katanya.

Hingga saat ini, Iqbal mengaku pihaknya belum bertemu dengan pemangku kebijakan olahraga di pusat, baik Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) maupun Ketua KONI Pusat. Rencananya, ia akan duduk bersama para tuan rumah PON 2028 yaitu Gubernur NTT dan Gubernur DKI Jakarta.

Pertemuan itu nantinya akan membahas persiapan-persiapan PON, termasuk pembagian venue di 2028 nanti. Sementara, terkait pembahasan anggaran, pihaknya mengaku persoalan anggaran masih dibahas di lingkup daerah.

“Mau tukar pikiran bagaimana kita akan menggerakkan PON supaya ada kesepakatan dulu. Termasuk pembagian venue. Pembukaan dan penutupan dimana, kan masih kita harus diskusikan juga,” ujarnya.

Selain dilibatkan dalam kepengurusan PB PON, Bupati dan Wali Kota se NTB juga diminta ikut urunan membiayai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII NTB-NTT yang akan dilaksanakan tahun 2028. Masing-masing daerah diminta mengalokasikan anggaran di APBD 2027 sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Ia mengatakan, selain kesiapan anggaran, kabupaten/kota juga harus memastikan kesiapan venue-venue olahraga yang akan dilaksanakan di daerahnya.

“Yang perlu kita lakukan yaitu kontribusi dari kabupaten/kota di dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan PON 2028. Termasuk memastikan venue-venue yang ada di kabupaten/kota seluruhnya bisa disiapkan dengan efisien,” ujarnya.

Guna memastikan efisiensi anggaran pelaksanaan PON di NTB, Iqbal mengaku Pemprov tidak akan membangun fasilitas olahraga baru. Melainkan merenovasi fasilitas yang telah ada. Sementara, untuk fasilitas olahraga yang belum ada di NTB, Pemprov akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun venue tersebut.

“Tetapi memang ada venue yang baru. Akan ada beberapa venue yang baru dibangun, tetapi yang akan membangun adalah swasta,” lanjutnya.

Menyinggung soal adanya permintaan khusus untuk Pemprov NTB agar menyiapkan anggaran hingga Rp1 triliun. Iqbal mengaku pihaknya belum membahas perihal ini. Dirinya, katanya perlu duduk bersama dengan NTT, DKI Jakarta, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan KONI Pusat membahas untuk perihal anggaran fantastis tersebut.

“Setelah pertemuan itu dilaksanakan, baru kita bisa menentukan berapa komitmen dari provinsi, berapa dari pusat, dan berapa komitmen dari kabupaten kota. Yang jelas ini skema sharing,” katanya. (era)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO