BerandaHEADLINEAkselerasi Entaskan Kemiskinan di Desa, Pemprov Kolaborasi dengan Polda NTB

Akselerasi Entaskan Kemiskinan di Desa, Pemprov Kolaborasi dengan Polda NTB

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat kolaborasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) NTB dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang inklusif, sekaligus mengakselerasi pengentasan kemiskinan di tingkat desa.

Komitmen strategis tersebut dikupas tuntas oleh Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri saat menjadi narasumber pada sesi panel dengan sub-tema “Mewujudkan Desa Berdaya yang Inklusif sebagai Sistem Keamanan yang Berbasis Polisi Bersama Masyarakat” dalam Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) Polda NTB Tahun Anggaran 2026 di Lombok Raya Hotel, Mataram, Selasa (17/11).

Di hadapan jajaran kepolisian dan instansi terkait, wagub memaparkan bahwa pengentasan kemiskinan melalui program prioritas “Desa Berdaya” menjadi fondasi utama pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa tanpa terselesaikannya akar kemiskinan, segala intervensi program pemerintah yang menyasar desa dan kelurahan akan menjadi sia-sia.

“Pengentasan kemiskinan menjadi poin penting dalam pelaksanaan program, karena ketika kemiskinan itu tidak bisa dihentikan, maka semua program yang dibiayai oleh pemerintah pusat, daerah, dan provinsi akan menjadi hal yang sia-sia. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan melalui Desa Berdaya menjadi program skala prioritas dengan memberikan kesempatan penyampaian proposal penggunaan anggaran mulai dari Rp300 juta per desa sesuai potensinya,” urai wagub.

Menyikapi kompleksitas kerawanan sosial yang erat kaitannya dengan masalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di tingkat akar rumput, Wagub NTB menekankan pentingnya pelibatan aktif perempuan dan sinergi aparat keamanan. Keberadaan kader Posyandu dinilai sangat efektif untuk mendeteksi berbagai permasalahan dasar keluarga secara lebih awal.

“Titik temu antara desa berdaya yang inklusif dengan sistem keamanan berbasis polisi bersama masyarakat memiliki tiga pilar utama. Pertama, perempuan sebagai agen deteksi dini. Di tingkat desa, perempuan memiliki pengalaman, pengetahuan, serta kedekatan dengan keluarga dan komunitasnya, sehingga potensi ini perlu diperkuat melalui pemberdayaan ekonomi dan pelibatan aktif dalam pengambilan keputusan di desa,” tegas Wagub.

Guna menyukseskan program pengentasan kemiskinan yang aman dan kondusif, Wagub juga secara khusus mengapresiasi dukungan penuh dari jajaran TNI dan Polri. Ia berharap kehadiran Babinsa dan instrumen Kamtibmas di desa dapat terus mengawal ketertiban jalannya program, mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang ada di desa.

Sejalan dengan visi pemberdayaan perempuan yang digaungkan oleh Pemprov NTB, Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja mengungkapkan bahwa institusinya merupakan salah satu pelopor implementasi pengarusutamaan gender terbaik di tubuh Polri.

Hal ini dibuktikan secara konkret dengan tingginya representasi Polisi Wanita (Polwan) yang dipercaya menduduki jabatan strategis di wilayah hukum NTB.

“Khusus untuk wilayah Polda NTB, mungkin salah satunya polda yang implementasi pengarusutamaan gendernya paling top. Coba bandingkan dengan polda lain, karena Kapolres di NTB 20 persennya adalah Polwan. Pengarusutamaan gender ini harus menjadi budaya organisasi sekaligus landasan dalam mewujudkan sistem polisi bersama masyarakat yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan,” ungkap Kapolda.

Kapolda juga melaporkan rutinitas pendekatan kultural jajarannya melalui program inovatif Jumat Keliling dan Subuh Keliling guna mendengar langsung dinamika di masyarakat. Melalui lokakarya ini, ia berharap Polri dapat terus membangun komitmen untuk memberikan pelayanan yang adil dan melindungi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Agenda strategis yang menyelaraskan visi keamanan dan pembangunan inklusif ini turut dihadiri secara langsung oleh sejumlah pakar dan pejabat teras daerah. Tampak hadir berpartisipasi dalam lokakarya tersebut, di antaranya Dosen Kepolisian Utama TK. II STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol Boro Windu Danandito, selaku narasumber pendamping, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa (PMPD) dan Dukcapil NTB Lalu Hamdi, Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi NTB Ahmad Masyhuri, serta segenap Jajaran Pimpinan Polda NTB. (r/ham)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO