BerandaNTBDiduga Gegara Penolakan Perluasan Landfill, TPAR Kebon Kongok Sempat Ditutup

Diduga Gegara Penolakan Perluasan Landfill, TPAR Kebon Kongok Sempat Ditutup

Mataram (Suara NTB) – Pelayanan Operasional di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok sempat ditutup, Selasa (17/11) pagi. Penutupan ini diduga imbas adanya penolakan warga terhadap rencana perluasan landfill TPA tersebut.

Menyikapi hal ini, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan penutupan ini terjadi hanya karena adanya miss komunikasi antara warga dan petugas TPA. Pun saat ini, tempat pembuangan akhir untuk Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat itu juga sudah beroperasi normal.

“Hanya miss komunikasi saja. Saya sudah komunikasi dengan teman-teman di Kebon Kongok. Ini karena miss komunikasi saja. Saya juga sudah pernah turun ke semua KK di sana,” ujarnya, Selasa (17/11).

Menyinggung soal dugaan persoalan ini juga dipicu karena janji kompensasi terhadap warga lingkar Kebon Kongok yang belum dibayarkan. Iqbal mengakui memang sejumlah komitmen Pemprov kepada masyarakat sekitar Kebon Kongok belum terealisasi. Bahkan, saat dirinya turun langsung ke Kebon Kongok, belum ada satu pun komitmen yang disalurkan.

Namun, menurutnya, saat ini sebagian besar komitmen tersebut sudah direalisasikan. Meski demikian, masih terdapat beberapa janji yang mengalami hambatan karena sejumlah kendala. Salah satu janji yang belum terealisasi adalah penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, upaya pengeboran sumber air dilakukan karena sejumlah sumur milik warga diketahui telah terindikasi mengandung bakteri E. coli. Karena itu, pemerintah perlu mencari lokasi yang benar-benar memiliki sumber air bersih dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Karena banyak sumur-sumur mereka sudah mengandung E. coli. Kita mencari tempat yang betul-betul bersih dari E. coli,” katanya.

Sebagai informasi, di bulan Juni lalu, Pemprov NTB perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar TPA Regional Kebon Kongok melalui Program Kompensasi Dampak Negatif (KDN). Bantuan ini akan diberikan kepada delapan desa di sekitar kawasan TPA Kebon Kongok.

Janji tersebut disampaikan Pemprov NTB menyusul penolakan warga terhadap rencana penggabungan dua landfill dan tuntutan masyarakat Bongor–Taman Ayu agar seluruh poin perjanjian, termasuk persoalan kompensasi dampak keberadaan TPA, segera direalisasikan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, H. Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan program KDN sendiri telah berjalan sejak 2019. Pada periode 2019–2022, total anggaran sebesar Rp302,853 juta disalurkan kepada tiga desa. Sejak 2023, alokasi anggaran meningkat menjadi Rp683,5 juta dengan cakupan penerima diperluas menjadi delapan desa.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari penyehatan lingkungan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi masyarakat, hingga akses listrik dan pendidikan. (era)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO