BerandaNTBLOMBOK UTARASapu Bersih ATS di KLU, Sosialisasi hingga Ke Desa, Verivali Data Dikbudpora...

Sapu Bersih ATS di KLU, Sosialisasi hingga Ke Desa, Verivali Data Dikbudpora KLU Jadi Proyek Percontohan Nasional

Tanjung (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) berkomitmen untuk mengurai problem Anak Tidak Sekolah (ATS) di daerah. Upaya tersebut dilakukan Pemda melalui penyebarluasan sosialisasi dan informasi ATS melibatkan pemerintah desa, serta proses verifikasi dan validasi yang melibatkan lembaga mitra atau Non-Governmental Organization (NGO).

Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., menegaskan, Pemda KLU memprogramkan Wajib Belajar 13 tahun (tamat SMA/SMK/MA) bagi masyarakat KLU. Langkah ini sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bermuara pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Program Wajar 13 tahun mencakup, layanan pendidikan prasekolah (PAUD/TK) selama paling tidak satu tahun, kemudian dilanjutkan pada jenjang sekolah berikutnya.

Najmul Akhyar mengatakan, jenjang pendidikan prasekolah menjadi langkah krusial untuk menjamin setiap anak mendapatkan akses pendidikan sejak usia dini, sekaligus menekan jumlah anak yang tidak bersekolah. Ia menjelaskan syarat masuk jenjang Sekolah Dasar yang mewajibkan anak sudah mengikuti pendidikan PAUD atau TK menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk menangani permasalahan ATS secara menyeluruh.

“Kami menekankan kepada seluruh masyarakat agar anak‑anak mengikuti pendidikan TK maupun PAUD terlebih dahulu. Karena aturan saat ini mensyaratkan bukti kelulusan PAUD atau TK sebelum anak diterima di jenjang SD, langkah ini menjadi fokus utama kami untuk menuntaskan permasalahan ATS di seluruh wilayah KLU,” ungkap Bupati, Jumat (13/11).

Bupati menetapkan empat langkah strategis yang harus dijalankan secara bersamaan. Meliputi; penguatan (pembaruan) data secara berkala; identifikasi akar sebab anak putus sekolah atau tidak bersekolah; memperluas akses layanan pendidikan hingga ke wilayah terpencil; dan meningkatkan koordinasi antar‑instansi pemerintah daerah.

Menurut Bupati, penanganan ATS tidak dapat dibebankan hanya kepada satu instansi, Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) saja. Namun, keberhasilan dan keberlangsungan sebuah program membutuhkan sinergi stakeholder, baik OPD lingkup pemerintah daerah, instansi vertikal, NGO, pemerintah desa hingga masyarakat itu sendiri.

Bupati menilai, fenomena ATS di KLU relatif terkendali untuk saat ini. Hal tersebut tidak lepas dari kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya dari jenjang PAUD. Kendati demikian, ia meminta seluruh pihak untuk tidak berhenti melakukan sosialisasi wajib belajar ke seluruh desa dan dusun di KLU.

Sementara, Kepala Dinas Dikbudpora KLU, Drs. H. M. Najib, M.Pd., menegaskan pihaknya sebagai pelaksana teknis sektor pendidikan, dalam upaya menindaklanjuti kebujakan Bupati tersebut. Ikhtiar dimulai dengan memperbaiki sistem pendataan anak usia sekolah, maupun menjalin komunikasi rutin bersama pemerintah desa dan para pengelola PAUD, PKBM, dan stakeholder terkait lainnya.

Najib menegaskan, penanganan ATS diperluas menjadi Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah (Saber ATS). Program ini menerapkan pendekatan pada tiga komponen persoalan tidak sekolah, meliputi anak yang drop out (putus sekolah/tidak menamatkan), anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (SMP dan SMA), serta anak yang sama sekali tidak sekolah karena alasan ekonomi atau lainnya.

“Menangani angka ATS, Dikbudpora menyiapkan dua skema bantuan khusus, yaitu Beasiswa Transisi dan Beasiswa Retrival,” ujarnya.

Najib menjelaskan, Beasiswa Transisi diberikan kepada anak-anak lulusan SD atau SMP yang terkendala biaya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kebijakan ini memberi ruang bagi anak untuk dapat bersekolah dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Dari anggaran tersebut, diharapkan dapat menunjang kebutuhan anak selama bersekolah seperti membeli seragam, sepatu, tas maupun alat tulis lainnya.

Sedangkan, Beasiswa Retrival, fokus pada intervensi anak-anak yang putus sekolah di tengah jalan. Sebab persoalan DO ini beragam, dari alasan ekonomi, hingga menikah di usia dini.

Pada tahun 2026 ini, kata Najib, alokasi beasiswa tersebut telah didistribusikan kepada puluhan anak. Meliputi, 50 anak jenjang SD dan 25 anak jenjang SMP. “Bantuan Beasiswa yang diberikan sekitar Rp650 ribu per anak,” imbuhnya.

Najib tak membantah, angka putus sekolah di KLU disebabkan oleh faktor ekonomi maupun pernikahan dini di usia sekolah. Intervensi kepada anak-anak dengan sebab tersebut difasilitasi dengan melanjutkan pendidikan melalui jalur kesetaraan, seperti Paket B pada lembaga-lembaga satuan pendidikan non formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Impelemtasi program tersebut dimulai dengan verifikasi dan validasi data ATS melibatkan relawan pendidikan atau organisasi mitra pemerintah. Relawan turun langsung ke masyarakat untuk menghimpun data ATS secara by name by address. Data tersebut kemudian divalidasi melibatkan pemerintah desa dan selanjutnya diolah pada Bidang terkait di Dikbudpora. Setelah data terhimpun, Dikbudpora melakukan tindak lanjut dengan memfasilitasi anak tersebut kepada seluruh PKBM yang ada di KLU.

“Kami kumpulkan seluruh pengelola PKBM untuk merekrut anak-anak ATS ini agar masuk ke dalam program pendidikan kesetaraan seperti Paket A dan Paket B. Langkah penanganan ATS di KLU ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Bahkan kami ditunjuk sebagai salah satu pilot project nasional untuk proses verifikasi dan validasi (verfal) data ATS,” pungkas Najib. (ari/*)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO