BerandaNTBFitra Minta DPRD NTB Awasi Ketat Pelaksanaan Program Desa Berdaya

Fitra Minta DPRD NTB Awasi Ketat Pelaksanaan Program Desa Berdaya

Mataram (Suara NTB) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB mendorong DPRD NTB untuk turut memperkuat pengawasan terhadap implemntasi Program Desa Berdaya Transformatif. Pasalnya Fitra menilai ada sejumlah persoalan tata kelola masih berisiko menghambat keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut.

“Kita dorong DPRD NTB agar turut dalam memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bantuan, perkembangan usaha, pendampingan, pengaduan masyarakat, dan tindak lanjut persoalan di lapangan,” ujarnya Ketua Tim Riset Desa Berdaya Transformatif Fitra NTB, Gatot Sulistoni pada Rabu (18/11).

Diketahui program Desa Berdaya dirancang menjangkau 123 desa atau kelurahan di NTB. Tahap I tahun 2026 mencakup 40 desa serta kelurahan dengan 5.162 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara Tahap II disiapkan untuk tahun 2027, dan persiapan tahap III direncanakan mulai 2027 dengan bantuan serta pendampingan masuk dalam penganggaran 2028.

Namun demikian Gatot Sulistoni menilai persoalan pembiayaan tidak bisa hanya dilihat dari ketersediaan dana bantuan modal saja.
Menurutnya, program graduasi membutuhkan pembiayaan yang terintegrasi, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kapasitas keluarga, pendampingan usaha, sistem informasi, hingga pengawasan dan evaluasi.

“Program ini tidak cukup hanya dilihat sebagai pemberian modal. Harus ada rangkaian intervensi yang memastikan keluarga siap menjalankan usaha, memiliki kapasitas, terlindungi secara sosial, dan mampu mempertahankan penghidupannya setelah bantuan selesai,” ujarnya.

Dalam rekomendasinya, Fitra NTB meminta pemerintah mengamankan pendanaan tahap II melalui APBD 2027 sekaligus menjamin keberlanjutan pendampingan KPM Tahap I selama 24 bulan.

Besaran Rp7 juta juga harus diperlakukan sebagai batas maksimal, bukan target penyerapan anggaran. Penetapan bantuan perlu disesuaikan dengan hasil asesmen kebutuhan dan kelayakan usaha setiap keluarga.

Sementara persiapan Tahap III harus didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Tahap I dan II sepanjang 2027. Penetapan sasaran serta alokasi bantuan dan pendampingan dalam RAPBD 2028 perlu mempertimbangkan bukti kesiapan yang dapat diverifikasi.

Perluasan program tidak boleh semata-mata mengejar penambahan jumlah desa dan penerima manfaat. Fitra juga menilai anggaran program harus mencakup seluruh siklus intervensi. Bantuan modal tidak boleh menjadi satu-satunya komponen yang memperoleh prioritas pembiayaan.

“Keberhasilan program harus dibuktikan melalui peningkatan pendapatan, ketahanan ekonomi, keberlanjutan usaha, serta kemampuan keluarga keluar dari garis kemiskinan ekstrem tanpa kehilangan perlindungan sosial sebelum benar-benar mandiri,” pungkasnya. (ndi)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO