Kota Bima (Suara NTB) – Aktivitas badut di sejumlah persimpangan jalan di Kota Bima semakin marak. Namun, Pemerintah Kota Bima belum memiliki peraturan daerah (Perda) khusus sehingga sulit ditangani.
Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Rusdhan, S. E., mengakui hingga saat ini belum ada regulasi daerah yang secara khusus mengatur penanganan badut jalanan. Meski demikian, penertiban dapat mengacu pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Kalau untuk Perda Kota Bima belum ada terkait penanganan badut secara khusus,” ujarnya kepada Suara NTB pada Rabu (18/11).
Ia menjelaskan, ketentuan dalam UU Lalu Lintas dapat digunakan sebagai dasar untuk menertibkan aktivitas yang mengganggu fungsi jalan. Salah satunya ketentuan yang melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan.
Menurut dia, aktivitas badut dan pengemis belakangan memang terlihat semakin banyak di sejumlah titik persimpangan. Kondisi tersebut dinilai berkaitan dengan belum kuatnya regulasi daerah yang dapat menjadi landasan penertiban dan pembinaan secara lebih terarah.
“Memang terlihat semakin banyak. Hal ini dikarenakan belum ada Perda yang kuat untuk dilakukan penertiban dan pembinaan yang lebih solid,” katanya.
Terkait kemungkinan keterlibatan anak di bawah umur, ia mengaku belum menemukan anak yang beraktivitas sebagai badut berdasarkan hasil razia Satpol PP dan pembinaan yang telah dilakukan. Namun, petugas menemukan sejumlah anak yang melakukan aktivitas mengemis dan berjualan di jalan.
Berdasarkan hasil asesmen, anak-anak tersebut diketahui melakukan aktivitas atas kemauan sendiri. Pihaknya juga menemukan adanya pihak yang mengoordinir sebagian anak, terutama anak yang berasal dari luar Kota Bima.
“Sejauh ini berdasarkan hasil razia Pol PP dan pembinaan oleh Dinsos belum menemukan badut anak, namun untuk anak-anak yang mengemis dan berjualan memang terdapat beberapa yang usia anak,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk penanganan pengemis, Dinsos telah beberapa kali melakukan pembinaan setelah penertiban oleh Satpol PP. Pembinaan yang diberikan selama ini masih berupa teguran lisan dan surat pernyataan agar mereka tidak kembali melakukan aktivitas tersebut.
Ia mencatat sebanyak 50 orang gelandangan dan pengemis (gepeng) yang beralamat di Kota Bima. Namun, jumlah tersebut belum mencakup seluruh pengemis yang beraktivitas di jalanan karena sebagian berasal dari luar daerah.
Dalam penanganannya, ia menghadapi sejumlah kendala. Selain belum adanya Perda yang kuat untuk mengatur penanganan badut, gelandangan, dan pengemis, sebagian besar pelaku aktivitas jalanan, termasuk anak punk, disebut berasal dari luar Kota Bima. Kondisi tersebut menyulitkan pemberian intervensi lanjutan, seperti rujukan dan layanan bimbingan keterampilan melalui Pusat Layanan Sosial (Puslansos).
“Tidak ada rumah singgah dan rumah aman untuk pembinaan menyeluruh,” sebutnya.
Pihak akan terus menyosialisasikan larangan beraktivitas di jalan raya apabila mengganggu fungsi jalan. Jika aktivitas tersebut masih berulang, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban dan pembinaan. Pelaku yang memenuhi persyaratan juga akan dirujuk ke Puslansos untuk mendapatkan bimbingan keterampilan.
Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal untuk memulangkan pelaku aktivitas jalanan yang berasal dari luar Kota Bima.
“Melakukan koordinasi lintas daerah untuk memulangkan pekerja yang beralamat luar Kota Bima,” tandasnya. (hir)



