BerandaNTBKOTA BIMATuntutan Seumur Hidup Dinilai Abaikan Fakta Persidangan

Tuntutan Seumur Hidup Dinilai Abaikan Fakta Persidangan

Kota Bima (Suara NTB) – Penasihat hukum terdakwa Ais Setiawati, Farman, S.H., menilai tuntutan pidana penjara seumur hidup yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara narkotika tidak mempertimbangkan sejumlah fakta yang terungkap selama persidangan. Tuntutan JPU akan dilawan melalui nota pembelaan atau pledoi.

Ais dituntut pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari penjara. Dalam tuntutannya, JPU menyebut Ais bersama Anita, Malaungi alias Eky, Irfan alias Carol, Erwin Iskandar alias Koko Erwin, serta Satriawan alias Dae Awan yang berstatus daftar pencarian orang (DPO), terbukti melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika. Para pihak tersebut disebut dalam berkas perkara masing-masing.

Farman mengatakan, salah satu hal yang menjadi keberatan berkaitan dengan keterangan saksi Rangga, polisi yang melakukan penangkapan terhadap Ais. Menurutnya, terdapat perbedaan antara keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dengan keterangan saksi saat persidangan, terutama mengenai penemuan sabu ketika penggeledahan.

Dalam BAP, kata Farman, pada poin 19 disebutkan adanya penemuan sabu saat penggeledahan. Sementara poin 20 menyebutkan barang tersebut diperlihatkan kepada saksi yang menyaksikan penangkapan. Namun, dalam persidangan, saksi Rangga disebut menyatakan tidak menemukan barang berupa sabu saat penggeledahan.

“Keterangan saksi Rangga menyatakan tidak menemukan barang berupa sabu saat penggeledahan, Ais kooperatif, tidak melawan dan tidak melakukan diri,” kata Farman saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (18/11).

Ia menyebut keterangan tersebut juga didukung saksi lain yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) saat penangkapan. Atas dasar itu, pihaknya menilai unsur Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi.

Selain persoalan penggeledahan, Farman juga mempersoalkan penerapan Pasal 132 ayat (1) tentang permufakatan jahat. Menurutnya, JPU tidak menguraikan secara jelas bentuk kesepakatan yang dilakukan Ais, termasuk dengan siapa kesepakatan itu dibuat dan apa peran Ais di dalamnya.

“JPU tidak memperjelas Ais bermufakat sama siapa dan perannya apa. Oleh karena Ais di semayatkan pasal 132 ayat 1, Ais Setiawati perannya apa, kesepakatan nya di mana dan isi kesepakatan tersebut Ais sebagai apa, kabur,” ujarnya.

Ia menilai, keterangan sejumlah saksi dalam persidangan tidak menunjukkan adanya pembicaraan mengenai tindak pidana yang didakwakan ketika Ais dan Anita bertemu di Hotel Marina Inn. Dalam perkara tersebut, keterangan Koko Erwin dan Malaungi disebut tidak mengungkap adanya pembicaraan terkait kesepakatan sebagaimana yang dituduhkan JPU.

“Keterangan Koko Erwin dan Malaungi saat Ais dan Anita ke hotel Marina inn, tidak ada pembicaraan kaitan dengan yang di dakwakan, Namun JPU memakai keterangan Anita yang sifatnya berdiri sendiri, bahwa benar Anita mendengar ada pembahasan uang atensi saat di hotel tersebut,” paparnya.

Farman menegaskan, seluruh keberatan tersebut akan menjadi bagian dari materi pembelaan yang disampaikan di hadapan majelis hakim. “Tentu kami sebagai PH nya Ais Setiawati akan melakukan perlawanan lewat nota pembelaan atau pledoi,” pungkasnya. (hir)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO