BerandaNTBLOMBOK BARATPerkuat Kaderisasi Ulama Abad Kedua, PBNU Gelar PPWK di Lombok Barat

Perkuat Kaderisasi Ulama Abad Kedua, PBNU Gelar PPWK di Lombok Barat

Giri Menang (suarantb.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 20–22 November 2026. Kegiatan ini dirancang untuk mencetak generasi penerus ulama yang berwawasan keagamaan sekaligus kebangsaan guna menyongsong abad kedua NU.

Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Rais PBNU, KH Abdul Moqsith Gazali, mengatakan PPWK di NTB merupakan penyelenggaraan perdana pasca-Muktamar NU. Sebelumnya, program serupa telah digelar di Surabaya (bersama PWNU Jawa Timur), DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Banjarmasin.

Menurut Kiai Moqsith, NTB dipilih karena pesatnya perkembangan daerah serta kemajuan organisasi NU di wilayah tersebut. Ia mengenang kunjungannya ke NTB pada 1997 silam, saat sejumlah pedesaan belum teraliri listrik.

“Sekarang NTB sudah maju, NU-nya juga berkembang pesat,” ujarnya.

Kiai Moqsith menjelaskan, PPWK difokuskan untuk kaderisasi jajaran pengurus Syuriyah. Meski demikian, pengurus Tanfidziyah yang memenuhi kualifikasi tetap diberi ruang sebagai bonus agar kelak berpeluang masuk dalam struktur Syuriyah PBNU.

Ia turut membagikan pengalamannya saat mengikuti PPWK angkatan pertama pada 1994–1995 di era kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kala itu, Kiai Moqsith yang masih berusia 20 tahun dan berstatus santri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, harus melewati seleksi ketat, termasuk tes membaca kitab kuning. Dari sekitar 20 peserta asal Jawa Timur bagian selatan, hanya tiga orang yang dinyatakan lolos.

Berangkat dari pengalaman itu, ia menekankan pentingnya penguasaan tradisi keilmuan pesantren. Peserta diminta menyerap ilmu dari para masyayikh secara serius, terutama pada bidang fikih, usul fikih, dan tasawuf, guna mengisi kekosongan pascawafatnya sejumlah ulama besar.

“Kita berharap muncul ulama-ulama besar yang menjadi payung bagi umat Islam,” katanya.

NTB Jadi “Miqat” Kaderisasi

Ketua PWNU NTB, Prof. TGH Masnun Tahir, mengapresiasi penunjukan NTB sebagai tuan rumah. Ia menyebut momentum ini sangat krusial untuk menghidupkan kembali tradisi ketekunan ulama terdahulu dalam membaca, menelaah, dan menghafal kitab di tengah keterbatasan fasilitas masa lalu.

Prof. Masnun berpesan agar peserta tidak terlena dengan kemudahan akses materi digital saat ini, serta menyebarluaskan ilmu yang didapat kepada warga NU lainnya. Dukungan penuh pembiayaan dari PBNU, lanjutnya, menjadi bukti keseriusan pusat dalam menyiapkan kader masa depan.

“Dimulai dari sini, miqatnya dari NTB,” ungkapnya, seraya mengingatkan bahwa wafatnya para kiai sepuh adalah kehilangan besar atas ilmu dan keteladanan yang harus segera diregenerasi.

Dorong Kader Masuk Pemerintahan

Sementara itu, Wakil Rais Aam PBNU, KH M. Musthofa Aqil Siroj, menegaskan bahwa penguasaan ilmu agama saja tidak cukup. Kader ulama wajib memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW, proses spiritual berdirinya NU, hingga keterlibatan santri dalam mempertahankan kemerdekaan, seperti peristiwa 10 November di Surabaya.

“Ini namanya wawasan kebangsaan. Bangsa ini harus kita miliki,” tegasnya.

Kiai Musthofa juga menyoroti perlunya transformasi kekuatan NU dari sekadar basis massa (jamaah) menjadi kekuatan organisasi yang terstruktur (jam’iyah). Menurutnya, tingginya antusiasme warga dalam kegiatan keagamaan seperti tahlil, manaqib, dan selawat harus diimbangi dengan keberanian kader mengisi posisi strategis pengambilan kebijakan, mulai dari tingkat desa hingga nasional.

“Kita baru punya jamaah, belum punya jam’iyah. Bupatinya harus kita, bukan bupatinya harus baik dengan kita,” ujarnya lugas.

Menutup arahannya, ia mengingatkan para kader agar tidak melupakan peran sentral para ulama NU dalam merumuskan Pancasila dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemahaman sejarah yang utuh akan membuat kader percaya diri dalam menjaga keutuhan bangsa.

“Jangan menganggap Pancasila milik mereka, bukan milik kita,” pungkasnya. (r)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN










VIDEO