BerandaNTBLOMBOK BARATOknum PPPK Paruh Waktu Lobar Diduga Peras Sesama Pegawai

Oknum PPPK Paruh Waktu Lobar Diduga Peras Sesama Pegawai

Giri Menang (Suara NTB) – Seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) diduga melakukan tindak pidana pemerasan melalui media elektronik.


Kasus yang melibatkan pegawai berinisial R tersebut diduga menyasar dua pegawai lainnya, masing-masing berinisial MM dan KAM. Salah satu korban merupakan pegawai Dinsos. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan pemerasan, tetapi juga mencakup dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik.


Perkara tersebut kini menjadi perhatian karena pihak yang diduga terlibat dan para korban diketahui berada dalam satu lingkungan kerja di instansi pemerintah daerah tersebut.


Kepala Dinsos PPPA Lobar, Arief Suryawirawan yang dikonfirmasi media, Minggu (22/11/2026) mengungkapkan persoalan tersebut sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Laporan terkait dugaan perbuatan itu, menurutnya, telah muncul sekitar pertengahan 2026.


“Ini telah lama saya dapat informasi, sebelum saya jadi kadis disana. Kami juga sudah beberapa kali mencoba melakukan mediasi agar bisa diselesaikan secara damai,” kata Arief Suryawirawan.


Namun, upaya tersebut belum membuahkan kesepakatan. Meski demikian, Arief menegaskan bahwa dugaan perkara tersebut tidak semestinya langsung dianggap sebagai persoalan kelembagaan. Menurutnya kasus itu sebagai persoalan pribadi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang terlibat apabila nantinya terbukti melakukan pelanggaran hukum.


Ia juga menyayangkan apabila nama institusi Dinsos PPPA ikut terseret dalam persoalan tersebut. Menurutnya, seluruh pegawai tetap memiliki tanggung jawab menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi tempat mereka bekerja. Mengenai status pekerjaan R, Arief menyebut yang bersangkutan masih tercatat aktif sebagai pegawai Dinsos PPPA Lobar. Terduga pelaku diketahui merupakan PPPK Paruh Waktu.


Terkait kemungkinan pemberian sanksi kepegawaian, Arief memastikan pihaknya akan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Persoalan ini telah ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polres, tentu pihaknya menunggu seperti apa hasil penanganan di APH tersebut. Soal sanksi, lebih lanjut akan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar sesuai kewenangannya.


“Kalau nantinya terbukti melakukan pelanggaran, tentu akan ada konsekuensi sesuai aturan. Kami menyerahkan proses penjatuhan sanksi kepada BKD agar ditangani berdasarkan ketentuan kepegawaian yang berlaku,” katanya.


Arief juga mengungkapkan bahwa R sebelumnya pernah bertugas menangani bidang teknologi informasi (IT). Namun, setelah persoalan tersebut diketahui pihak dinas, yang bersangkutan tidak lagi diberikan tugas yang berkaitan langsung dengan pengelolaan IT maupun pekerjaan di depan komputer.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penyesuaian tugas internal sembari persoalan yang bersangkutan menjadi perhatian pihak dinas. Di sisi lain, kondisi korban juga menjadi perhatian.


Informasi mengenai adanya pihak keluarga korban yang mengalami trauma mendorong Dinsos PPPA mempertimbangkan langkah pendampingan sesuai kebutuhan. Arief menyatakan bahwa pihaknya memiliki sumber daya pegawai yang mempunyai kemampuan melakukan asesmen terhadap korban yang mengalami tekanan psikologis akibat suatu peristiwa.
Menurut Arief, penanganan terhadap korban perlu dilakukan secara tepat agar kondisi psikologis mereka dapat diketahui dan kebutuhan pendampingannya bisa ditentukan berdasarkan hasil asesmen.


Ia juga berharap persoalan tersebut tidak mengganggu profesionalitas pegawai lainnya dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Arief mengingatkan seluruh jajaran Dinsos PPPA Lombok Barat agar tetap menjaga nama baik lembaga serta tidak mencampuradukkan persoalan pribadi dengan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintahan.


“Ini menjadi pengingat bagi kita semua. Saya berharap seluruh teman-teman Dinsos PPPA tetap menjaga nama baik instansi dan kelembagaan. Apapun persoalannya, tanggung jawab kita terhadap masyarakat harus tetap dijalankan dengan baik,” pungkasnya. (her)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN










VIDEO