PEMPROV NTB telah mencairkan anggaran Rp16 miliar Desa Berdaya Transformatif atau Desa Berdaya yang menyasar desa miskin ekstrem. Jumlah tersebut menyasar sekitar 2.286 Kepala Keluarga (KK) dengan alokasi Rp7 juta per KK.
Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA), Ahmad Masyhuri, mengatakan dari total Rp16 miliar yang disalurkan, penyaluran program prioritas Gubernur NTB ini hampir menyentuh 50 persen. Bahkan, beberapa daerah dikatakan telah menuntaskan proses penyaluran hingga 100 persen. Di antaranya Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Dompu, dan Bima.
Sementara itu, daerah dengan jumlah penerima cukup besar, seperti Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat masih dalam proses penyelesaian.
“Kalau yang diselesaikan oleh kami di Dinas Sosial dan sudah berupa Surat Perintah Membayar (SPM), itu sudah mendekati 4.000. Tinggal sedikit lagi yang selesai di kita,” ujarnya, Minggu (22/11).
Meski demikian, penyelesaian administrasi di Dinas Sosial PPA bukan berarti bantuan sudah sepenuhnya diterima masyarakat. Masih ada tahapan berikutnya di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), perbankan, hingga proses pembagian buku tabungan kepada penerima.
Menurutnya, tahap pembagian buku tabungan menjadi bagian penting karena menjadi penanda masyarakat benar-benar bisa mengakses bantuan tersebut.
“Walaupun sekarang saya mengatakan sudah masuk Rp16 miliar, tetapi kalau mereka belum memegang buku tabungan, belum bisa belanja juga,” katanya.
Secara keseluruhan, anggaran bantuan Desa Berdaya Transformatif yang disiapkan pada tahap pertama ini mencapai Rp36,11 miliar dengan jumlah penerima sekitar 5.162 orang. Dalam proses penyaluran, terdapat pula sejumlah calon penerima yang berpotensi tidak bisa direalisasikan bantuannya.
Hal ini disebabkan persoalan administrasi dan perubahan kondisi penerima, seperti kesalahan penulisan nama dalam sistem, penerima yang sudah menjadi pekerja migran Indonesia (PMI), hingga penerima yang telah meninggal dunia.
Kondisi tersebut membuat Pemprov perlu melakukan verifikasi ulang agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.
“Dan itu riil, bisa dicek datanya,” ucapnya.
Penerima Manfaat Mulai Berusaha
Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB itu mengungkapkan, beberapa penerima manfaat Desa Berdaya Transformatif mulai menggunakan stimulus yang diberikan oleh Pemprov NTB tersebut. Di Kelurahan Bintaro, Ampenan misalnya ditemukan para penerima manfaat mulai membuka usaha.
“Kemarin di Ampenan sudah kita lihat. di Bintaro dia sudah jalan usahanya,” ungkapnya.
Dalam proses berusaha ini, para penerima manfaat didampingi oleh pendamping desa guna memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tepat penggunaan. (era)




