BerandaHEADLINESekolah Rakyat KLU Rampung, Solusi Atasi Kemiskinan, Dukung Program Desa Berdaya

Sekolah Rakyat KLU Rampung, Solusi Atasi Kemiskinan, Dukung Program Desa Berdaya

Mataram (Suara NTB) – Kehadiran Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi di Kabupaten Lombok Utara yang merupakan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Memiliki dua sasaran utama yakni pertama, menekan angka kemiskinan demi kualitas pendidikan. Kedua, upaya penyelarasan dengan program Desa Berdaya Pemprov NTB.

Sekolah Rakyat didirikan pemerintah bukan sekadar tempat menuntut ilmu. Tapi lebih dari itu, yakni menjadi jembatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan meraih kehidupan yang lebih baik.

Menteri Sosial RI, KH. Saifullah Yusuf saat berkunjung Sabtu, 21 November 2026 menegaskan, bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi Lombok Utara secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (desil 1 dan desil 2). Saat ini, program prioritas nasional tersebut telah menampung 45.000 siswa yang tersebar di 131 kabupaten dan 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Gus Ipul sapaan akrab Mensos RI tersebut mengatakan, bahwa sistem penerimaan siswa di Sekolah Rakyat menggunakan mekanisme penjangkauan berbasis data oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemerintah daerah. Untuk itu dipastikan tidak ada ruang bagi praktik pungutan liar maupun jalur titipan. “Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan berdasarkan data yang didatangi ke rumah-rumah,” ujarnya.

Ia menegaskan, dalam prosesnya, tidak boleh ada bayar-membayar, sogok-menyogok, dan tidak boleh ada titipan. “Di sini juga tidak ada tes akademik. Meskipun masuknya tanpa tes akademik, nanti akan dibimbing dan dilakukan penyetaraan, sehingga lulusnya anak-anak kita tetap mendapatkan ijazah yang setara dengan SD, SMP, dan SMA,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul memaparkan peta jalan hilirisasi pendidikan bagi para lulusan Sekolah Rakyat. Setelah menyelesaikan jenjang SD dan SMP, siswa yang memiliki capaian akademik unggul akan diarahkan menuju Sekolah Garuda, sementara siswa lainnya melanjutkan ke jenjang SMA Sekolah Rakyat.

Demi menjamin ekosistem pendidikan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang siswa, ada 3 (tiga) pelanggaran yang tidak boleh terjadi di lingkungan Sekolah Rakyat. Bahkan, Ia memastikan sanksi pemecatan instan bagi siapa pun yang melanggar aturan tersebut.

“Tidak boleh ada bullying atau perundungan, tidak boleh ada kekerasan fisik dan seksual, serta tidak boleh ada radikalisme atau intoleransi. Tiga-tiganya dilarang keras terjadi,” tegasnya.

Sementara itu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memastikan SR mulai dibuka dan berjalan seiring dengan visi Pemprov NTB mengatasi kerak kemiskinan, memutus rantai anak putus sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan.

“Program ini menjadi bentuk intervensi menyeluruh bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya kelompok desil 1 dan 2,” ujar Gubernur saat membuka kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Lombok Utara pada Senin, 2 November 2026 lalu.

Dukung IPM dan Program Desa Berdaya NTB

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan rasa haru dan bangga atas telah berdirinya sekolah rakyat tersebut dan juga akan segera menyusul di pulau Sumbawa. “NTB sangat beruntung dengan sudah berdirinya Sekolah Rakyat. Ini menandakan Bapak Presiden dan Bapak Menteri begitu mencintai masyarakat NTB,” ungkapnya.

Keberadaan Sekolah Rakyat, lanjutnya, sangat selaras dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Sekolah Rakyat yang berdiri ini akan membantu memperbaiki angka IPM di NTB, sekaligus menjadi salah satu yang mendukung kesuksesan program Desa Berdaya yang dicanangkan oleh kami bersama Bapak Gubernur untuk memerangi kemiskinan ekstrem,” katanya.

Disambut Haru Orang Tua dan Siswa

Orang tua siswa yang menitipkan anak-anak mereka, merasa bersyukur mendapat akses pendidikan gratis dan berkualitas. “Iya (Sekolah Rakyat) sangat membantu sekali, terutama bagi kita golongan yang golongan bawah,” kata salah satu orang tua siswa Sekolah Rakyat Lombok Utara, Ahmadi saat mendaftarkan anaknya, Senin 2 November 2026 lalu.

Ahmadi merupakan buruh tani asal Tanjung, Lombok Utara. Baginya, kesempatan untuk menyekolahkan anak hingga jenjang lebih tinggi bukan perkara mudah. Penghasilan yang terbatas membuat biaya pendidikan menjadi salah satu beban yang harus dipikirkan.

Sementara itu, Mirnawati, siswi asal Desa Pengkelakmas, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur, juga mengaku bahagia bisa melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut. Sebelumnya, ia bersekolah di MTs NW Pengkelamas sebelum mendapat kesempatan masuk melalui usulan dari desa.

Mirnawati menyimpan cita-cita menjadi seorang apoteker. Ia berharap kesempatan belajar di Sekolah Rakyat dapat membantunya mewujudkan impian tersebut. “Saya mau jadi apoteker,” ucapnya.

595 Siswa Mulai Kegiatan Belajar

Saat ini, jumlah calon siswa Sekolah Rakyat terintegrasi I di Lombok Utara mencapai 595 orang yang berasal dari sejumlah kabupaten/kota di NTB. Berdasarkan data domisili calon siswa, sebanyak 256 orang berasal dari Lombok Utara.

Calon siswa juga berasal dari Kabupaten Lombok Timur sebanyak 152 orang. Kemudian Kabupaten Lombok Barat sebanyak 134 orang. Sementara itu, calon siswa asal Kabupaten Sumbawa tercatat sebanyak 41 orang. Adapun dari Kota Mataram terdapat 9 calon siswa, sedangkan Kabupaten Bima tercatat hanya 3 calon siswa.

PU Anggarkan Rp250 Miliar

Adapun pagu anggaran untuk pembangunan SR Lombok Utara sebesar Rp250 miliar lebih yang bersumber dari APBN 2025 melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Anggaran ratusan miliar tersebut untuk membangun sejumlah fasilitas. Setidaknya ada sekitar 24 gedung utama, mencakup gedung SD, SMP, SMA, asrama putra-putri, gedung serbaguna, masjid, kantin, serta fasilitas olahraga dan lain sebagainya.

Sekolah tersebut mulai dibangun sekitar Maret 2026 lalu, dan memasuki tahap penyelesaian akhir pada Oktober–November 2026. Sekolah tersebut dibangun di atas lahan sekitar 6,71 hektare. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo memberikan mengapresiasi atas progress pengerjaan sekolah rakyat tersebut.

Menteri PU menegaskan, setiap proyek harus memenuhi seluruh persyaratan sebelum masuk tahap pembangunan. Kehadirannya saat itu untuk memastikan lahan sudah clear and clean. Termasuk memastikan pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.  “Karena ini kan proyek nasional, jadi harus benar-benar matang,” pungkasnya. (ndi/*)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN










VIDEO