BerandaNTBDPRD NTB Minta Dikaji Ulang Pemberlakuan Tarif Parkir Masuk ke Islamic Center

DPRD NTB Minta Dikaji Ulang Pemberlakuan Tarif Parkir Masuk ke Islamic Center

Mataram (Suara NTB) – Anggota Komisi III DPRD NTB, H Muhamad Ainurlah menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi NTB yang menetapkan tarif parkir untuk masuk ke Masjid Hubbul Wathan Islamic Ceter di Mataram. Menurutnya kebikan tersebut dinilai kurang tepat.

“Perlu dipertanyakan apa yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah menerbitkan tarif parkir tersebut. Saat penyusunan Raperda Nomor 03 tahun 2026 tersebut tidak pernah dibahas soal penentuan tarif di IC,” ujar Aminurlah pada Minggu (22/11).

Ditegaskan oleh politisi yang akrab disapa Maman ini bahwa masjid Hubbul Wathan Islamic Center sangat sarat dengan fungsi sosial dan keagamaan. Sehingga dia meminta pemprov NTB untuk mengakaji ulang kebijakannya itu.

“Apalagi Masjid IC ini sarat dengan fungsi sosial dan fungsi keagamaan. Apakah pernah ada masjid-masjid lain dimana pun ini direpublik ini parkir ditarik resmi seperti ini. Ini harus ada kajian mendalam, jangan asal-asalan,” katanya.

Untuk memperjelas kebijakan itu, pihaknya akan mengagendakan untuk memanggil pihak terkait untuk mempertanyakan terkait dengan penentuan tarif parkir di Masjid IC tersebut.

“Bagaimana orang bisa datang memakmurkan Masjid kalau ada penarikan tarif parkirnya. Nanti kita akan pertanyakan pihak Bapenda terkait dengan hal tersebut termasuk kita ingin melihat komponen-komponen apa saja dalam penentuan tarif tersebut,” ujarnya.

Politisi PAN itu menegaskan sikapnya bahwa pihaknya tidak setuju  ada penentuan tarif parkir secara resmi dalam area masjid. Lebih baik tetap menggunakan sekema awal yakni menyumbang secara sukarela.

“Tapi kalau mau menyumbang secara sukarela, yah gak ada masalah untuk kepentingan Masjid. Saran saya hal itu perlu dipertimbangkan dan dikaji secara lebih mendalam lagi,” tegasnya.

Diketahui di tempat terpisah Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberlakukan tarif parkir berbayar di kawasan Islamic Center berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tarif yang berlaku mulai Rp2.000 untuk sepeda motor hingga Rp15.000 untuk kendaraan bus. Pemprov menyebut kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan PAD sekaligus memperbaiki layanan parkir. Tarif tersebut juga mengecualikan jemaah yang melaksanakan salat. (ndi)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN










VIDEO