Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) optimistis mampu menekan angka kemiskinan hingga satu digit pada 2029. Optimisme tersebut mengacu pada perkembangan angka kemiskinan yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), yakni sebesar 12,68 persen, yang dinilai sudah mendekati batas minimal target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, H. Achmad Dewanto Hadi, menjelaskan, capaian tersebut menunjukkan upaya penanggulangan kemiskinan mulai bergerak ke arah yang diharapkan. Dedi, sapaan akrab Kepala Bappeda ini mengemukakan, posisi angka kemiskinan saat ini sudah berada dalam rentang target yang ditetapkan dalam RPJMD.
“Kita sudah masuk di area itu. Publikasi BPS menunjukkan angka 12,68 persen. Angka ini sudah mendekati angka minimal target kita, sehingga sedikit lagi kita bisa melampaui target dalam rentang yang sudah ditetapkan,” jelasnya, menjawab Suara NTB.
Ia mengatakan, pemerintah daerah memasang harapan agar angka kemiskinan Lotim dapat ditekan menjadi satu digit pada 2029, sebagaimana target 9 persen yang telah disampaikan sebelumnya. Bappeda optimistis penurunan angka kemiskinan dapat dipercepat dalam dua tahun ke depan, asalkan seluruh program penanggulangan kemiskinan dijalankan secara konsisten dan terarah.
Namun, Dewanto mengingatkan, penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD). Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor melalui penyelarasan program, sebagaimana pendekatan konvergensi yang selama ini diterapkan dalam penanganan stunting.
Bappeda juga akan melakukan evaluasi terhadap program-program yang selama ini dijalankan. Program yang terbukti memberikan dampak signifikan akan mendapatkan dukungan lebih kuat, baik melalui penganggaran maupun penambahan intervensi. Sebaliknya, program yang dinilai tidak memberikan kontribusi berarti akan ditinjau kembali.
Menurut Dewanto, kebijakan penganggaran ke depan harus lebih berorientasi pada hasil. Pemerintah daerah harus memastikan setiap alokasi anggaran memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Salah satu bentuk intervensi yang turut disinggung adalah program bantuan sembako senilai Rp30 miliar. Program tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Meski demikian, upaya mempercepat penurunan kemiskinan juga menghadapi tantangan dari sisi kemampuan fiskal daerah. Kebijakan efisiensi anggaran turut memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam memperluas dan mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Dewanto mengakui, Lotim masih menjadi daerah yang sangat bergantung pada transfer keuangan dari pemerintah pusat. Sementara itu, pola dan besaran transfer ke daerah (TKD) dapat berubah dari tahun ke tahun, sehingga pemerintah daerah harus menyiapkan berbagai skenario kebijakan fiskal. (rus)




