spot_img
Kamis, Oktober 17, 2024
spot_img
BerandaHEADLINEKebutaan di NTB Nomor Dua Nasional

Kebutaan di NTB Nomor Dua Nasional

POTENSI gangguan penglihatan pada anak -anak menjadi atensi bersama yang harus diperhatikan. Begitu juga permasalahan penglihatan pada orang dewasa dan lanjut usia juga tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan data Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB), seperti disampaikan Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., prevalensi kebutaan NTB berada pada peringkat dua nasional, yakni 4 persen berada di bawah Provinsi Jawa Timur (4,4 persen).  “Dan 78,1 persen berdasarkan laporan Bapak Kepala Dikes (Dinas Kesehatan) adalah katarak. Di NTB 37.500-an kasus. 29.300 di antaranya katarak,” ungkapnya saat memberikan sambutan pada Hari Penglihatan Sedunia 2024 dengan tema “Sayangi Mata Anak Kita” di Mataram, Kamis (10/10).

Kegiatan ini dihadiri Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Prima Yosephine, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Provinsi NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MARS., perwakilan Dikes Provinsi Jawa Barat dan lainnya.

Sementara berdasarkan data tahun 2020, tambahnya, 15,81 persen terjadi kasus refraksi penglihatan pada anak. Sedangkan kondisi sekarang ini dari survei spontan yang dilakukan. Salah satunya di Lombok Barat, dari 400 anak yang dilakukan survei terdapat 25 persen anak mengalami gangguan penglihatan. Hal ini berdasarkan yang banyak “bekerja” adalah mata, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan penglihatan.

Selain itu, ujarnya, kondisi geografis yang berada di wilayah tropis yang terpapar langsung sinar ultraviolet juga berpotensi menyebabkan semakin bertambahnya masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan. Terlebih banyak masyarakat yang bekerja langsung di bawah sinar matahari, sehingga bisa mengganggu penglihatan.

Dalam mengatasi masalah gangguan penglihatan di NTB, mantan Penjabat Gubernur NTB ini menyampaikan jika dirinya menugaskan Direktur Rumah Sakit Mata untuk melakukan operasi katarak kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pengalaman dirinya yang melakukan operasi mata di Jakarta pada bulan Desember 2023.

Tidak hanya itu, ujarnya, pada ASN yang akan pensiun diwajibkan melakukan pemeriksaan mata, sehingga setelah pensiun mata dalam keadaan terang benderang. Termasuk pimpinan OPD banyak yang akhirnya harus menggunakan kacamata. “Jadi betapa terang benderangnya penglihatan ini, sehingga kami canangkan NTB ini Provinsi Nusa Terang Benderang melalui operasi mata yang dilakukan,” katanya.

Menurutnya dengan potensi 25 persen gangguan penglihatan pada anak -anak di NTB, maka harus segera diatensi dan road map (peta jalan) yang ada dimatangkan. Begitu juga dengan gangguan katarak, karena katarak tidak bisa diobati, tapi dilakukan perawatan.

Direktur Pengelolaan imunisasi Kemenkes Prima Yosephine, menegaskan jika Kemenkes berusaha meningkatkan kewaspadaan masyarakat tentang pentingnya menjaga penglihatan. Menurutnya, penting dilakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan penglihatan, khususnya pada anak -anak, sehingga ketika ada anak -anak yang mengalami gangguan penglihatan harus segera ditangani.

“Jadi lewat sekolah kita lakukan deteksi dini dan langsung bisa intervensi, sehingga kemampuan belajar anak-anak itu bisa optimal,” ujarnya.

Anak-anak selama ini belum optimal dalam belajar, karena disebabkan gangguan penglihatan yang membuat prestasi belajar juga rendah. Hal ini akan berpengaruh terhadap prestasi anak-anak Indonesia secara umum, sehingga perlu diperhatikan permasalahan mata pada anak-anak.

“Selain dengan deteksi dini juga perlu diperhatikan agar kesehatan mata tidak terganggu dengan aktivitas yang baik, makan yang sehat dan melakukan pemeriksaan,” tambahnya.

Terhadap masalah kesehatan mata di NTB, ujarnya, Kemenkes memberikan apresiasi, karena memiliki Vision Center dan banyak inovasi yang dilakukan jajaran kesehatan dalam mengurangi masalah gangguan penglihatan.

Diakuinya juga saat melakukan skrining terhadap 400 anak -anak di Lombok Barat, sebanyak 25 persennya mengalami gangguan penglihatan. Untuk itu,  pihaknya sudah menyusun peta jalan atau road map) dan diharapkan menjadi panduan bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam menyusun rencana aksi untuk mencapai target dan indikator kesehatan mata, baik global, nasional maupun internasional. (ham)

IKLAN

spot_img
spot_img
RELATED ARTICLES
- Advertisment -


VIDEO