Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengikuti kegiatan rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang dirangkai dengan penanganan TBC dan Polio yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara hibrid pada Senin, 8 Juli 2024. Rakor tersebut dipimpin oleh Plt. Sekjen Kemendagri RI Tomsi Tohir.
Pj Gubernur NTB H.Hassanudin diwakili oleh Asisten II Setda NTB Dr. H Fathul Gani, dan dihadiri pula oleh Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Wirajaya Kusuma, MH, Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. dr H. Lalu Hamzi Fikri dan sejumlah pejabat OPD lainnya.
Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Wirajaya Kusuma, MH mengatakan, inflasi Provinsi NTB bulan Juni 2024 seperti yang sudah dipublikasikan sebelumnya berada pada angka yang rendah yaitu 2,12 persen. Begitu pula Indeks Perkembangan Harga (IPH) pekan pertama bulan Juli 2024 berada di angka di angka -1,11 persen yang di ambil dari 7 kabupaten/kota d NTB. Artinya inflasi dan IPH di NTB masih terjaga.
Dengan inflasi dan IPH yang terkendali manandakan bahwa dari aspek harga bahan pokok terkendali dengan baik. Terlebih jika melihat pertumbuhan ekonomi NTB di triwulan pertama yang mencapai 4,75 persen serta inflasi 2,12 atau di bawah nasional, artinya pertumbuhan ekonominya berkualitas.
“Artinya masyarakat itu mampu mendistribusikan pendapatannya itu ke tempat-tempat yang lain, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya,” kata Wirajaya Kusuma kepada Suara NTB usai kegiatan rakor pengendalian inflasi, Senin, 8 Juli 2024.
Wirajaya mengatakan, untuk mempertahankan angka inflasi yang bagus tersebut, Pemprov NTB bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan tetap melaksanakan 9 langkah konkret seperti melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah.
Kemudian menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan dan beberapa langkah lainnya.
“Harus tetap dilaksanakan seperti pamantauan harga di pasar, melaksanakan stabilisasi harga terhadap kebutuhan-kebutuhan yang kecenderungan bergejolak seperti beras, ikan layang, sewa rumah dan-lain,” katanya.
Wirajaya mengatakan, pencapaian angka inflasi 2,12 persen ini tidak lepas dari tiga kata kunci yang menjadi spirit Pemprov NTB, khususnya dalam upaya pengendalian inflasi yaitu Konsisten, Inovasi dan Sinergi.
“Tentunya dengan menerapkan strategi 4 K dalam bentuk program dan kegiatan secara berkelanjutan,” terang Wirajaya.
Plt. Sekjen Kemendagri RI Tomsi Tohir saat memimpin Rakor mengatakan, sesuai dengan rilis BPS tanggal 1 Juli 2024, angka inflasi di Indonesia turun dari sebelumnya 2,84 persen menjadi 2,51 persen.
“Kami berharap bagi kepala daerah yang inflasinya berada di atas 2,51 persen, agar bisa terus mengupayakan secara terencana, dan memahami betul produk atau barang apa yang memungkinkan inflasinya naik, sehingga upaya-upaya yang dilakukan bisa bersifat permanen” ucapnya.
Selanjutnya berkaitan dengan subsidi pupuk, ia mengatakan baru 158 kabupaten/kota yang melaksanakan upaya-upaya pembenahan distribusi pupuk. Hal tersebut menjadi atensi dan perhatian dari semua pihak, karena berkaitan dengan petani dan menyangkut nasib rakyat banyak, sehingga pelaksanaannya diharapkan bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya.
“Hal ini merupakan kesempatan yang baik untuk mensejahterakan petani, dimana tanah yang tidak produktif yang dimilikinya bisa dicetak menjadi sawah dan dapat terairi irigasi,” tandasnya.(ris)
Pemprov NTB mengikuti kegiatan rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang dirangkai dengan penanganan TBC dan Polio yang digelar oleh Kemendagri secara hibrid pada Senin, 8 Juli 2024.(Suara NTB/ris)
