Praya (Suara NTB) – Jelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus memperluas jaringan pengawasan partisipatif. Dengan mengandeng berbagai elemen dan kelompok masyarakat di daerah ini, termasuk kalangan jurnalis. Sebagai bentuk komitmen bersama Bawaslu Loteng bersama Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT) Kamis, 17 Oktober 2024 telah menandatangani kesepakatan bersama penguatan pengawasan partisipasif. Guna mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang damai dan demokratif, khususnya di Loteng.
“Media dan kalangan jurnalis memainkan peran kunci dalam mensukseskan gelaran pilkada. Sehingga Bawaslu Loteng memandang perlu menggandeng kalangan jurnalis sebagai mitra pengawasan partisipatif. Demi terwujudnya Pilkada Loteng yang jujur, adil dan demokratis,” terang Ketua Bawaslu Loteng Lalu Fauzan Hadi, di Praya.
Dikatakannya, peran media dan jurnalis dalam pengawasan partisipatif tidak melulu pada soal-soal pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang bisa mencederai proses pilkada itu sendiri. Tetapi juga bagaimana media dan jurnalis turut serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait proses demokrasi yang sedang berjalan. Dengan begitu potensi terjadinya pelanggaran bisa ditekan.
Mengingat saat ini masih ada kesenjangan pemahaman di tengah masyarakat tentang aturan dan regulasi di pilkada. Bahwa masih banyak masyarakat yang kurang paham, bahkan tidak tahu aturan-aturan terkait pilkada. Hal itulah yang memunculkan potensi terjadinya pelanggaran.
“Maka keterlibatan kawan-kawan jurnalis dalam pengawasan partisipatif sangat kita harapkan. Selain bersama mengawasi tahapan pilkada. Tetapi juga bisa bersama-sama memberikan pemahaman akan aturan terkait pilkada kepada masyarakat. Baik secara langsung maupun dalam pemberitaan-pemberitaan yang disajikan,” tegasnya.
Di tempat yang sama Sekretaris PWLT Budiman, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung langkah-langkah Bawaslu Loteng dalam memperkuat pengawasan partisipatif. Bahwa sebagai salah satu pilar demokrasi, kalangan jurnalis secara moral punya tanggung jawab untuk turut mengawasi tahapan pilkada.
“Dengan adanya kesepakatan tertulis ini, kita berharap koordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu Loeng dalam proses pengawasan partisipatif kedepan bisa lebih maksimal lagi. Sehingga seluruh tahapan pilkada bisa berjalan sesuai harapan dan bebas dari pelanggaran,” tandasnya. (kir)
