Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram memastikan tidak ada praktik percaloan dalam penerimaan pegawai negeri sipil. Prosesnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Taufik Priyono menegaskan, penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tidak ada istilah calo dan orang yang bisa membantu peserta untuk bisa lulus meskipun mereka berasal dari keluarga pejabat. Proses rekrutmen dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, sehingga masyarakat bisa mengawasi secara langsung. “Walaupun ada pejabat tidak menjamin bisa lulus,” tegasnya.
Yoyok sapaan akrabnya menyebutkan, jumlah peserta yang mengikuti seleksi kompetensi dasar pada 2-3 November di Asrama Haji di Jalan Dr. Soedjono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela mencapai 1.836 peserta. Dengan rincian setiap sesi menampung 400 peserta. Sementara, 90 peserta memilih tes diluar daerah.
Sejumlah 14 titik lokasi SKD di luar daerah yakni, Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, UPT BKN Semarang, Aula Universitas Bojonegoro, Balai Serba Guna Kaliwates Jember, Gelora Hasta Brata Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Islamic Center Malang, Wisma Haji Madiun, Kantor Regional III BKN Bandung, Kantor Regional IV BKN Makassar, Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Universitas Muhammadiyah Palopo, Gedung Serba Guna Pekan Raya Sumatera Utara, Aula STIKOM Bali, dan Nam Center. “Tilok di luar daerah 14 lokasi,” sebutnya.
Ditambahkan, sejumlah 12 peserta tidak mengikuti SKD karena menggunakan nilai SKD di tahun 2023. Untuk pelaksanaan tes sepenuhnya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Pihaknya kata Yoyok, hanya memfasilitasi dari administrasi serta kepanitian saja. “Kita hadir saat pelaksanaan tes saja,” ujarnya seraya kembali menengaskan bahwa pelaksanaan tes digelar secara terbuka. (cem)
