Kota Bima (Suara NTB) – Calon Wakil Gubernur Nomor 1, HW Musyafirin (Haji Firin) mengupas berbagai persoalan pendidikan di Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama para akademisi, mahasiswa pemuda dan aktivis di Kota Bima dalam kegiatan diskusi yang dilaksanakan Kamis malam, 17 Oktober 2024.
Mengawali pemaparannya, Haji Firin menanyakan kepada para audiens tujuan memilih pemimpin.
“Untuk apa sebenarnya kita memilih pemimpin? Pemimpin dibutuhkan untuk sebuah pengaturan. Tata kelola pemerintahan, sosial ekonomi, kesehatan, semuanya diatur agar kebutuhan dasar masyarakat bisa dipenuhi, salah satunya dibidang pendidikan. Kalau pemimpin tidak bisa melakukan pengaturan itu dengan baik, maka tinggalkan dia,” ucap Haji Firin disambut aplaus audiens.
Ia mengatakan salah satu program prioritas Rohmi – Firin di bidang pendidikan adalah pemerataan akses agar seluruh anak NTB bisa bersekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan menengah (SMA/SMK) yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Saat ini lama sekolah anak-anak NTB hanya 7,8 tahun atau sampai kelas 2 SMP. Di satu sisi pada 2030 – 2045 Indonesia akan mendapat bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif akan menjadi mayoritas. Haji Firin menegaskan, bonus demografi tersebut bukan akan menjadi keuntungan untuk NTB dan Indonesia, malah sebaliknya akan menjadi beban untuk daerah dan negara jika penduduk usia produktif itu pendidikannya hanya sampai tidak tamat SMP.
Salah satu penyebabnya adalah angka putus sekolah yang disebabkan mahalnya biaya pendidikan. Seragam sekolah mahal, jarak yang jauh yang menyebabkan transportasi mahal dan lain-lain. Karena itu Rohmi – Firin akan menyiapkan bus sekolah untuk siswa di daerah terpencil dan menggratiskan seragam sekolah untuk siswa baru. Ini dipriortaskan agar anak-anak NTB bisa menempuh pendidikan minimal SMA/SMK yang dibarengi dengan pemberian life skill agar mereka bisa mengakses peluang kerja yang ada.
Untuk pendidikan menengah, SMA / SMK, kualitas sekolah yang ada akan ditingkatkan dengan memperbanyak sekolah unggulan yang lulusannya bisa langsung diserap lapangan kerja yang ada. Ia mencontohkan konsep yang dilaksanakan Pemda Sumbawa Barat yang telah mengirim ratusan siswa lulusan SMP untuk menempuh pendidikan di SMK unggulan di Pulau Jawa. Begitu menyelesaikan pendidikannnya, para siswa tersebut langsung diserap lapangan kerja dibidang perhotelan, IT, kelistrikan dan lain-lain.
“NTB sudah punya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika. Saat ini kita sedang membangun Kawasan Industri di Sumbawa Barat. Cikal bakalnya sudah ada berupa pabrik pengolahan emas terbesar di Indonesia, smelter yang telah diresmikan Presiden pada 23 September lalu. Dalam lima tahun kedepan setelah menjadi kawasan industri bisa menyerap tenaga kerja sekitar 100 ribu orang. Karena itu anak-anak NTB harus kita persiapkan sejak sekarang,” bebernya.
Ayu, salah soerang mahasiswa, bercerita tentang seorang kawannya yang harus mundur dari program karena tidak mampu membayar biaya administrasi yang dibebankan kepada mahasiswa setelah dinyatakan lulus beasiswa ke Malaysa. Ayu mengaku ia dan mahasiswa lain yang bermimpi sekolah di luar negeri trauma atas kejadian tersebut. “Karena itu apa yang akan bapak lakukan jika Rohmi – Firin kelak terpilih sebagai pemimpin NTB untuk mengantisipasi persoalan seperti ini,” tanya Ayu.
Menanggapi hal itu, Haji Firin menegaskan, bahwa dirinya saat ini dalam posisi tidak setuju beasiswa ke luar negeri jika menggunakan biaya dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Karena APBD yang jumlahnya terbatas semestinya dimaksimalkan untuk pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak NTB dan kebutuhan mendesak lainnya yang bersentuhan langsung dengan hak-hak dasar masyarakat seperti infrastruktur jalan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. (*)
