Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) geram dengan para Kepala OPD yang tak hadir pada rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2025. Padahal mereka telah diinstruksikan hadir pada tiap pembahasan dengan DPRD.
Bahkan Pj (Penjabat) Bupati mestinya tidak akan mengizinkan mereka ke luar daerah selama pembahasan KUA PPAS. Namun nyatanya ada beberapa Kepala OPD tidak hadir dengan alasan berada di luar daerah. Seperti rapat Komisi IV dengan OPD Dikbud, Dinas Kesehatan, Dinas tenaga kerja, DP2KBP3A,dan Dinas Sosial. Yang hadir hanya Kadisos Lalu Martajaya, sedangkan Kepala OPD yang lainnya hanya mengirimkan wakilnya untuk datang rapat.
“Bukan kami tidak izinkan masuk, tapi kami persilakan pulang,” tegas Ketua Komisi IV Muhali usai melakukan rapat Komisi pembahasan KUA-PPAS. Dari undangan, tertera yang diundang adalah Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lobar, Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit (RS) Patuh Patut Patju, dan Dirut RS Awet Muda Narmada. Tetapi yang hadir hanya Kepala Dinsos Lobar, Lalu Martajaya. Sisanya hanya diwakilkan oleh bawahannya saja.
“Untuk apa kita bicara sama wakil, kan tidak pada penentu kebijakan,” cetusnya. Menurutnya, pembahasan rancangan KUA-PPAS harus diketahui bersama secara utuh. Baik oleh pihak legislatif maupun eksektuif yang sebagai leading sector. Dirinya pun melihat, anggaran yang akan dikucurkan kepada beberapa OPD ini cukup besar. Sehingga perlu adanya pembahasan serius mengenai hal ini.
“Kalau kita lihat dari anggaran ini besar besar semua. Biar kita sama-sama tahu. Mau Lombok Barat ini maju, tapi hal seperti itu saja disepelekan,” terangnya.
Dari alasan yang didapatkannya, Kepala OPD yang tidak hadir sedang berada di luar daerah. Sedangkan pada rapat paripurna sebelumnya, Penjabat (Pj) Bupati Lobar sendiri menegaskan agar Kepala OPD tidak lagi melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Selama pembahasan KUA-PPAS berlangsung. “Kalau gini kita juga bertanya, kok tidak hadir,” cetusnya.
Untuk selanjutnya, Komisi IV DPRD Lobar akan kembali mengundang Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lobar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Lobar. Lebih lanjut, dalam rapat pembahasan KUA-PPAS tersebut Komisi IV meminta Dinsos Lobar untuk kembali memperbaiki data. Terutama selektif bagi penerima bantuan sosial. “Yang dimasukkan dalam data adalah orang-orang yang betul-betul kurang mampu,” ucapnya. (her)
