Praya (Suara NTB) – Inspektorat NTB tahun ini mulai menggelar audit tujuan tertentu pasca diserahterimanya pengelolaan fasilitas Pelabuhan Bangsal Kabupaten Lombok Utara (KLU) oleh pemerintah ke Pemprov NTB setahun yang lalu. Audit dilakukan untuk memotret potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk dari fasilitas tersebut. mengingat, saat ini pemasukan yang diterima dari fasilitas tersebut dinilai belum maksimal.
“Banyak potensi PAD dari fasilitas pelabuhan ini. Itulah yang kita coba potret dengan mengelar audit tujuan tertentu ini,” ungkap Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat NTB H. Zuliadi, S.H., kepada wartawan di sela-sela penilaian Desa Anti Korupsi di Desa Teruwai Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng), Selasa, 22 Oktober 2024.
Dikatakannya, banyak aktivitas di Pelabuhan Bangsal yang bisa menjadi sumber PAD. Seperti penyewaan fasilitas usaha, tiket masuk penumpang hingga kerjasama-kerjasama pemanfaatan fasilitas di pelabuhan lainya dengan pihak ketiga. Hanya saja, sampai sejauh ini pemasukan ke daerah dari fasilitas tersebut masih minim.
Sehingga diputuskan dilakukan audit tujuan tertentu, untuk mengetahui berapa sesungguhnya potensi pemasukan yang bisa diterima dari pengelolaan fasilitas tersebut. Dari proses audit itu nantinya bisa diketahui apa saja yang kendala dan hambatan yang membuat pemasukan ke daerah belum bisa optimal. Untuk kemudian bisa dicarikan solusi dari persoalan yang terjadi itu.
Disinggung apakah ada potensi korupsi dalam pengelolaan fasiliitas pelabuhan tersebut, Zuliadi, menegaskan pihaknya belum sampai kesana. Sejauh ini pihaknya masih focus untuk memotret potensi pemasukan yang bisa diperoleh. Soal nanti ada persoalan lain nanti dilihat setelah proses audit selesai digelar.
“Kita fokus memotret potensi pendapatan dari pengelolaan fasilitas pelabuhan ini. Soal-soal yang lain, nanti kita lihat setelah audit tujuan tertentu ini selesai dilaksanakan,” tandas mantan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB ini.
Terkait target penyelesaian audit, Zuliadi mengatakan pihaknya berusaha secepatnya audit selesai. Nantinya akan ada rekomendasi-rekomendasi kepada OPD pengelola dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) NTB. Untuk optimalisasi pendapatan daerah kedepannya. “Mudah-mudahan bulan-bulan ini auditnya bisa tuntas,” pungkasnya. (kir)
