Tanjung (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH., mengajak masyarakat KLU untuk tidak mudah berputus asa membangun daerah. Angka kemiskinan dan stunting yang tinggi, terbukti bisa diturunkan oleh Pemda.
Hal itu disampaikan Djohan saat membuka rakor peningkatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat KLU, Kamis 29 Februari 2024 Di hadapan Koordinator Regional PKH Bali Nusra, Mukhlis ST, Djohan menegaskan Pemda melalui OPD terkait agar mengevaluasi setiap program agar berjalan optimal untuk perbaikan ekonomi dan sosial masyarakat.
Ia meminta agar Rakor PKH sebagai sarana untuk mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan dan yang akan dikerjakan untuk masyarakat KLU.
“Para pendamping PKH sebagai garda terdepan pemerintah di masyarakat untuk mengetahui mana masyarakat yang layak dan berhak mendapatkan bantuan,” kata Djohan.
Kendati demikian, sebagai daerah tertinggal tidak lantas melemahkan. Masyarakat tentunya tidak boleh putus asa untuk tetap membangun daerah. “Buktinya penghargaan terus diperoleh baik tingkat nasional maupun provinsi setiap tahunnya. KLU ini masih menjadi daerah termiskin, tertinggal serta angka stunting masih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi NTB. Tentunya untuk mengatasi persoalan itu dibutuhkan peran serta kerjasama semua pihak,” katanya.
Djohan mengenang, kondisi kemiskinan KLU pada saat baru pisah dari Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2008 silam berada di angka 43,14 persen. Seiring waktu dan di usia yang telah 15 tahun, angka kemiskinan menurun menjadi 25,8 persen pada tahun 2023.
Sementara, Sekdis Sosial PPPA KLU, Wardoyo, S.Sos., mengatakan pemerintah daerah melalui Dinas sosial setiap tahun mengadakan Rakor SDM PKH dalam rangka menjalin silaturahmi antar pendamping PKH serta setholder lainnya yang ada KLU. “Rakor ini mempunyai tujuan untuk membangun persepsi terhadap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat terkait dengan program PKH,” tuturnya.
Untuk jumlah masyarakat Lombok Utara yang berhak menerima bantuan PKH pada tahun 2023 berjumlah sekitar 22.865 orang yang tersebar di 43 desa di lima kecamatan. Jumlah itu menurun pada tahun 2024 menjadi 22.829 orang.
“Turunnya tidak signifikan kalau PKH. Tetapi untuk BNPT jumlah penerima di tahun 2023 sebanyak 32.765 orang, tahun ini menjadi 26.940 orang. Banyak faktor yang pengaruhi, salah satunya masyarakat mengajukan diri keluar,” pungkasnya. (ari)
