Mataram (Suara NTB) – Kepala SLB Negeri dan Swasta se-Kabupaten Bima dan Kota Bima mengikuti rapat koordinasi (rakor) beberapa waktu lalu. Salah satu yang menjadi fokus pada rakor tersebut, SLB di Bima diminta fokus melaksanakan program vokasi.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., mengatakan salah satu yang menjadi fokus saat ini adalah memasifkan pelaksanaan vokasi di sekolah masing-masing dengan melihat sarana dan prasana yang ada. Serta melihat yang menjadi kebutuhan siswa dan disesuaikan dengan bakat dan minat siswa. “Vokasi harus lebih digiatkan lagi,” ujar Eva.
Melalui program vokasi itu, para siswa memiliki bekal pengetahuan dan pengalaman untuk kehidupannya. “Dengan pengetahuan dan pengalaman yang didapat saat bersekolah, siswa diharapkan bisa mengimplementasikannya di masyarakat secara mandiri setelah selesai atau tamat sekolah,” ujar Eva.
Terkait pendidikan vokasi di SLB, pihaknya akan fokus bekerja sama dengan mitra terkait seperti SMK dan pihak Industri dan Dunia Kerja (Iduka). SLB vokasi mengacu pada kurikulum SLB yang lebih menekankan pada pendidikan keterampilan.
Eva menyampaikan, adanya keterampilan tersebut, para siswa bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Untuk menyelaraskan pelaksanaan SLB vokasi, maka bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Dikbud NTB akan berkolaborasi dengan bidang pembinaan SMK yang juga melaksanakan pendidikan vokasi.
Di samping itu, rakor juga membahas tuntas terkait Implementasi Kurikulum Merdeka, kaitannya dengan Platform Merdeka Mengajar (PMM) di SLB khususnya SLB Swasta. SLB diminta mengoptimalkan PMM dalam proses kegiatan pembelajaran. “Kami menekankan optimalisasi Komunitas Belajar untuk memperoleh praktik baik agar dapat diterapkan di sekolah masing-masing,” ujar Eva.
Pihaknya juga membahas peningkatan kompetensi guru. Peningkatan itu bisa dilakukan melalui workshop atau yang diselenggarakan pihak sekolah sesuai kebutuhan guru dengan mengundang narasumber yang kompeten atau mitra terkait.
“Sehubungan dengan pendidikan inklusi setiap SLB, baik negeri maupun swasta wajib memiliki sekolah dampingan yaitu sekolah reguler terdekat yang memiliki siswa berkebutuhan khusus. SLB sebagai pusat sumber wajib melakukan asesmen. Saya menginginkan komitmen kepala sekolah terkait transformasi pendidikan di sekolah masing-masing,” pungkas Eva. (ron)
