ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., mempertanyakan tidak kunjung dibentuknya PD (Perusahaan Daerah) Parkir dan PD Pasar di dearah ini. Hal ini menyusul retribusi parkir dan pasar diduga rawan pungli (pungutan liar).
‘’Jadi begini, seperti yang saya sampaikan terdahulu itu kan artinya Inspektorat ataupun Dinas Perhubungan sesuai leading sektor terkait masalah perparkiran ini, begitu juga terkait OPD yang lain yang menangani masalah pasar, retribusi dari parkir dan pasar itu kan sebenarnya menjadi salah satu pendapatan asli daerah favorit di setiap daerah,’’ terangnya kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Rabu 30 oktober 2024
Gus Arik, panggilan bekennya, tidak menyangkal bahwa retribusi parkir maupun pasar menjadi rawan kebocoran oleh oknum-oknum yang bertugas. Oleh karena itu, dulu Dewan sempat menyampaikan agar pemerintah Kota Mataram mencoba membentuk PD Parkir dan PD Pasar.
Karena bercermin dari pengalaman daerah yang lain. Dari sebelum adanya PD Parkir dan PD Pasar, pendapatan mereka tidak terlalu signifikan. Tetapi, begitu dibentuk PD Parkir dan PD Pasar, ternyata pendapatan asli daerahnya melonjak. ‘’ Nah, kenapa di daerah kita itu belum bisa melaksanakan? Itu kan menjadi suatu pertanyaan itu,’’ ucap politisi Partai Demokrat ini.
Pada prinsipnya, Gus Arik sepakat dengan semua leading sektor ataupun pimpinan dari OPD yang mengatakan bahwa pemerintah fokus terkait pencegahan. ‘’Namun apabila, pencegahan secara terus-menerus, kemudian kita tahu bahwa ada tindakan yang merugikan, kenapa tidak segera mengambil satu punishment terhadap hal itu,’’ tegasnya.
Menurut mantan anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram ini, dalam setiap tindakan, pasti ada reward and punishment. ‘’Nah, begitu kita melakukan selalu mengatakan tindakan pencegahan, pencegahan, pencegahan. Kalau memang itu berhasil, ya bagus. Tetapi dengan catatan, kita harus komparasi berapa jumlah kendaraan yang parkir kemudian berapa jumlah perolehan yang menjadi pendapatan asli daerah kita,’’ jelasnya.
Demikian pula dengan retribusi pasar. Berapa jumlah pedagang di pasar-pasar yang ada di Kota Mataram. ‘’Mungkin itu sebenarnya yang menjadi komparasi. oleh karena itu kita bisalah secara kotor kita menghitung berapa pendapatan kita,’’ ucapnya. Gus Arik kembali mendorong Pemkot Mataram untuk membentuk PD parkir dan PD Pasar.
‘’Coba kita bentuk, kita buat, kita evaluasi. Kita coba rencanakan. Bagaimana sebenarnya pembuatan PD parkir dan PD pasar,’’ katanya. Tentu Pemkot Mataram harus mengkomparasi atau bercerimin kepada daerah yang sudah berhasil melaksanakan.
‘’Karena begini, PD parkir dan PD pasar itu tidak berdasarkan satu karakter. Tetapi berdasarkan manajemen sebenarnya. Itu artinya, berapa jumlah potensi yang kita miliki. Kemudian berapa target yang akan kita raih. Ini kan memanage itu sebenarnya dari daerah-daerah yang sudah melakukan atau punya PD parkir dan PD pasar,’’ pungkasnya. (fit)
