Giri Menang (Suara NTB) – Banyaknya proyek yang dibangun mubazir atau tak dimanfaatkan di Lombok Barat menjadi sorotan kalangan DPRD. Proyek-proyek yang dibangun dari sumber pembiayaan APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat ini dengan anggaran besar tersebut sangat disayangkan menjadi bangunan sia-sia.
Hal ini harus menjadi pembelajaran sekaligus evaluasi bagi Pemkab ke depan agar dalam merencanakan pembangunan sebuah proyek harus matang dan berkualitas. Dari data yang dihimpun, sejumlah proyek yang dibangun, tapi saat ini tidak difungsikan antara lain bangunan pasar seni dan kuliner di kawasan Pura Lingsar, Desa Lingsar yang dibangun tahun 2016.
Ada juga Gedung Budaya Narmada, Galeri UMKM Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batulayar.Kemudian fasilitas wisata Gunung Sasak, Kecamatan Gerung, Proyek art shop atau pasar seni dan kuliner di Lingsar. Selanjutnya ada bangunan artshop pameran dan sentra tenun di Kebon Ayu Gerung dan trigona park Batulayar. Serta proyek penataan kawasan Taman Narmada di Kebon Datu, Desa Peresak, Narmada.
Selain itu, terdapat 13 TPS3R yang dibangun di Lobar. Delapan unit kondisinya mati suri dan lima TPS3R peralatannya sudah tidak ada, karena hilang dicuri. Kalau dirata-ratakan anggaran pembangunan satu TPS3R Rp500 juta, maka belasan TPS3R tersebut menelan biaya Rp6-6,5 miliar.
Politisi PKS, Ahyar Rosidi menegaskan hasil turunnya ke beberapa titik proyek yang dibangun sangat disayangkan tak dimanfaatkan. Kondisinya sudah rusak, karena tak terurus, seperti di proyek penataan Gunung Sasak. “Padahal itu menelan anggaran besar, itu artinya perencanaan Pemda tidak baik,” kata ketua komisi I ini.
Menurutnya perencanaan dalam pembangunan proyek ini masih lemah sehingga tidak berfungsi maksimal. Padahal kalau mekanisme proyek ini dibangun atas usulan Pemda, tentu seharusnya telah melalui proses atau tahapan perencanaan Pemkab. Karena itu pihaknya berharap, kualitas perencanaan pembangunan di Lobar kedepan lebih bagus dari tahun tahun sebelumnya.
“Kami ingin memastikan anggaran tahun depan benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk itu, dalam pembahasan KUA PPAS menjadi momen penting bagi pihaknya bersama anggota lainnya untuk menyampaikan kritikan, saran dan usulan agar bisa perencanaan lebih matang ke dalam. “Hal ini supaya membawa perubahan besar bagi Lobar,” imbuhnya.
Karena itu, menurutnya, APBD sekadar mengejar atau berorientasi proyek sehingga mengabaikan perencana dan khususnya azas manfaat kepada masyarakat. “Ini butuh komitmen untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan yang lebih baik untuk pendidikan, kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau, hingga infrastruktur gedung, jalan dan fasilitas fasilitas umum yang nyaman dan bersih,” sambungnya.
Sementara itu pihak eksekutif dalam setiap kesempatan menegaskan bahwa proyek belum dimanfaatkan menjadi bahan evaluasi dan akan segera dimaksimalkan ke depan. OPD terkait berupaya memanfaatkan bangunan-bangunan proyek tersebut berkolaborasi dengan pihak terkait termasuk desa. (her)
