Sumbawa Besar (Suara NTB) – Calon Wakil Bupati Sumbawa, H. Burhanuddin Jafar Salam (BJS) mengajak masyarakat nutuk menolak politik uang sehingga Pilkada bersih dan bebas politik uang bisa terwujud di Kabupaten Sumbawa.
“Kami berkomitmen untuk menciptakan Pemilu yang bersih dan bebas dari politik uang karena mengabaikan nilai dalam kehidupan bermasyarakat sebab pemimpin dipilih berdasarkan kapabilitas dan visi misi, bukan berdasarkan transaksi finansial,” kata Haji BJS, Selasa, 5 November 2024.
Tentu guna menyikapi terjadi Politik tersebut, pihaknya sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus per TPS, yang disebut Satgas anti-bagi uang. Satgas ini akan bertugas untuk mengawasi praktik-praktik politik uang yang sering terjadi selama masa kampanye dan pemilu.
“Politik uang ini berbahaya bagi masyarakat karena bisa mengikis kesadaran etika bermasyarakat, seharusnya memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, dan kemampuan,” ucapnya.
Haji BJS pun menegaskan, bahwa Politik uang sangat berbahaya, jika pemimpin menjadikan uang sebagai alat meraih kekuasaan dan dukungan hanya akan memperkuat kepentingan pribadinya. Selama praktik seperti ini masih terus berlangsung, keadilan dan kesejahteraan akan tetap menjadi impian yang jauh.
“Membangun masa depan yang lebih baik, kita membutuhkan pemimpin yang jujur, adil, dan benar-benar peduli pada kepentingan rakyat, bukan yang terjebak dalam lingkaran praktik uang.” jelasnya.
Ia menekankan terkait pentingnya integritas dan komitmen seorang pemimpin pada kebaikan bersama. Bukan pada transaksi atau politik uang yang hanya menguntungkan segelintir orang yang berakibat Tau Samawa kalau suaranya tergadaikan.
“Para calon yang memenangkan pemilihan mengandalkan politik uang maka mereka nantinya akan memiliki dorongan untuk “mengembalikan modal” setelah terpilih. Sehingga bisa menjadi pemicu praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang,” jelasnya.
Haji BJS mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bermasyarakat yang berjiwa gotong royong dan adab-edab. Memilih calon berdasarkan kompetensi dan integritas akan berdampak positif bagi masa depan daerah dan bangsa secara keseluruhan.
“Pemerintah dan aparat hukum juga diharapkan lebih tegas dalam menangani kasus politik uang agar pemilu dapat berjalan dengan lebih bersih dan jujur,” ucapnya.
Satgas Anti-Bagi Uang ini tidak hanya bertujuan untuk mengawasi dan mencegah, tetapi memberikan edukasi tentang pentingnya memilih calon pemimpin yang bersih dan memiliki integritas. Serta memiliki visi misi dan program kerja nyata, bukan karena iming-iming uang.
“Saya berharap satgas ini nantinya dapat meminimalisir pengaruh buruk dari praktik politik uang dan menciptakan pemilu yang adil, transparan, dan berintegritas tinggi,” tambahnya. (ils)
