MUNCULNYA persoalan masalah warga yang menolak tambang galian C di Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapat atensi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H. Bakesbangpoldagri tidak ingin persoalan di masyarakat ini terjadi berlarut-larut. Apalagi terjadi hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024 mendatang.
Berbicara sebagai narasumber pada Workshop dengan tema : Mengawal Demokrasi Bermartabat yang digelar Bakesbangpoldagri dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB di Mataram, Kamis, 7 November 2024 Ruslan Abdul Gani menekankan, jika pendekatan secara langsung ke masyarakat merupakan salah satu solusi yang dilakukan.
Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pihaknya akan turun ke masyarakat di Labuhan Haji untuk melakukan sosialisasi dan mencari solusi atas permasalahan yang sekarang ini sedang terjadi. Untuk itu, pihaknya akan melibatkan langsung tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (toma), aparatur pemerintah dan juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada sosialisasi yang akan dilakukan.
Melibatkan kalangan BNPT ini adalah upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahayanya radikalisme terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kondusivitas di tengah masyarakat. Pihaknya juga berusaha meminimalisir terjadinya konflik di tengah masyarakat dengan intens melakukan sosialisasi di tengah masyarakat, karena dengan adanya konfik pelaksanaan pilkada akan terganggu.
‘’Kami akan mengumpulkan semua tokoh agama atau masyarakat dan pemuda. Kami juga akan berkolaborasi dengan BNPT terkait dengan pemahaman radikalisme. Kita harus punya pemahaman yang sama seperti itu. Kalau kita tidak punya pemahaman apa itu radikalisme, maka mustahil akan kita bisa menyampaikan kepada masyarakat, pemuda mengenai pemahaman-pemahaman yang akan kita lakukan,’’ ujarnya.
Pihaknya mengingatkan agar organisasi sosial dan masyarakat tidak berpolitik, karena sudah ada partai politik sebagai wadah berpolitik. Untuk itu, dukungan dari masyarakat, lembaga lain, seperti TNI/Polri sangat diharapkan agar pelaksanaan pilkada berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak rakyat.
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama, termasuk melakukan sosialisasi pada pemilih perempuan dan penyandang disabilitas. Khusus pada penyandang disabilitas dijelaskan terkait dengan fasilitas yang ada saat pemungutan suara dilakukan, sehingga dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. (ham)
