Sejumlah Kantor Lurah di Mataram Kondisinya Tidak Layak

Mataram (Suara NTB) – Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, S.I.P., menyoroti kondisi kantor kelurahan yang dianggap tidak layak huni, dalam rapat gabungan komisi-komisi Dewan yang digelar Jumat, 15 November 2024. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Komisi I, yang diminta untuk memperhatikan masalah ini dalam konteks pelayanan publik.

Ismul menyampaikan kekhawatirannya terkait dengan beberapa kantor lurah yang kondisinya jauh dari kata layak. “Beberapa kantor kelurahan memang sangat tidak layak jika kita melihat kondisinya. Salah satunya yang ada di perempatan Pagesangan,” ujar Ketua Fraksi PKS ini. Ia menambahkan bahwa meskipun wajah kota terus ditata, masih banyak ruang pelayanan publik yang tidak mendapatkan perhatian yang semestinya.

Dalam kesempatan tersebut, Ismul meminta penjelasan lebih lanjut mengenai data kelurahan yang tidak layak dan berapa banyak di antaranya yang masih membutuhkan perbaikan. “Penting bagi pemerintah untuk memiliki data terkait kelurahan-kelurahan yang menjadi pelayan langsung bagi masyarakat. Ini bisa menjadi acuan untuk memberi perhatian lebih pada kondisi mereka,” ungkap anggota dewan tiga periode ini.

Ismul berharap, melalui penggalian data dan evaluasi yang lebih mendalam, pemerintah bisa segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki fasilitas kelurahan yang tidak layak guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat dasar.

Senada dengan Ismul, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Muhtar juga menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi fisik kantor lurah masih banyak yang tidak layak. Salah satu contoh yang disoroti adalah kantor Lurah Ampanan Utara yang masih menggunakan bangunan pertokoan dengan lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Seperti adanya tempat pembuangan sampah di dekatnya.

Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan besar mengenai kemampuan kantor-kantor lurah dalam memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.

Muhtar mengatakan, meskipun ada anggaran untuk lingkungan, dana yang terbatas dapat berdampak pada kualitas pelayanan di kelurahan. “Jangan hanya mengandalkan anggaran yang sangat sedikit, karena kebutuhan di kelurahan sangat banyak dan melibatkan berbagai pihak seperti RT dan kader-kader lainnya,” ungkap mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini. (fit)