Praya (Suara NTB) – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) angkat bicara terkait laporan polisi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya terhadap pemilik akun media sosial (medsos) berinisial HBA. Menurut anggota DPRD Loteng Muhalip, jika memang masih memungkinkan sebaiknya persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak sampai harus ke jalur hukum.
“Kami mendorong persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan saja. Syaratnya, kedua belah pihak harus mau duduk bersama menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin. Dan, kami yakin bisa kok,” terang Muhalip, kepada Suara NTB, Rabu 20 Maret 2024.
Pihaknya dalam hal ini tidak sepenuhnya menyalahkan RSUD Praya, mengingat apa yang diposting pemilik akun medsos tersebut juga tidak bisa dibenarkan. Sampai harus mengumpat, apalagi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas dan merendahkan. Menurutnya, mengkritik tidak harus dengan bahasa yang tidak pantas.
“Boleh kita marah, mengkritik juga tidak masalah. Terlebih itu diarahkan ke institusi pelayanan public. Tapikan tidak harus dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas. Walaupun bisa dipahami juga, mungkin pemilik akun medsos tersebut sedang emosi,” ujar Ketua DPC Partai Gerindra Loteng ini.
Karena yang namanya pelayanan publik, lanjutnya pasti ada kurang lebihnya. Apalagi yang diurus ini masyarakat banyak, seperti rumah sakit, sehingga wajar jika masih ditemukan kekurangan. Itulah yang kemudian jadi cacatan pihak RSUD Praya untuk semaksimal mungkin diperbaiki.
Dengan kata lain pihak RSUD Praya dalam hal ini juga harus membuka diri. Apapun kritikan yang disampaikan oleh masyarakat, hendak bisa menjadi bahas evaluasi kinerja. Untuk kemudian diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga masyarakat juga bisa mendapat pelayanan publik yang memuaskan.
“Duduk bersama merupakan solusi terbaik. Semua masih bisa diselesaikan dengan cara-cara kekeluargan. Jangan kemudian sama-sama ngotot. Supaya persoalan ini bisa selesai dengan baik,” tandasnya.
Secara lebih luas, kehadiran pemerintah daerah dalam hal ini juga penting. Melihat kondisi RSUD Praya dengan beban tanggung jawab yang begitu besar harus melayani seluruh masyarakat Loteng, memang harus ada langkah besar kedepan. Selain mendorong peningkatan kapasitas fasilitas serta sumber daya manusia (SDM) RSUD Praya, keberadaan puskesmas di daerah ini juga harus diperkuat, terutama dalam hal peningkatan ketersediaan SDM-nya.
Agar masyarakat ketika berobat, tidak harus datang ke RSUD Praya. Tetapi cukup di puskesmas-puskesmas yang ada. Dengan begitu beban yang harus ditangguang RSUD Praya sedikit tidak bisa berkurang. “Intinya semua kita harus berbenah dan saling mendukung,” tutup Ketua Komisi III DPRD Loteng ini. (kir)
