Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa, memastikan masih menunggu petunjuk lanjutan dari Pemerintah pusat terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis baik itu dari segi penganggaran maupun pola pelaksanaan di lapangan nantinya.
“Pada prinsipnya kita tunggu informasi lebih lanjut dari pusat terkait program tersebut seperti pola pendanaan dan teknis pelaksanaan nantinya,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumbawa, Didi Hermansyah, kepada wartawan, Senin, 2 Desember 2024.
Sejauh ini lanjut Didi belum ada petunjuk secara tertulis dalam pelaksanaan terhadap program tersebut (makan bergizi gratis). Apakah pendanaan nya murni dari Pemerintah pusat atau adanya sharing anggaran dengan pemerintah Kabupaten.
“Memang sudah ada pembicaraan bahwa akan ada sharing anggaran dari daerah terkait program tersebut, tetapi untuk kepastiannya kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut secara tertulis,” ujarnya.
Petunjuk secara resmi ini yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program tersebut nantinya. Meski demikian, di Pedoman penyusunan APBD tahun 2025 sudah dicantumkan untuk pelaksanaan program tersebut tinggal menunggu petunjuk lanjutan.
“Intinya kita tunggu petunjuk lebih lanjut dari Pemerintah pusat, kalau dari segi kebutuhan penganggaran kami akan segera berkoordinasi dengan Bappeda,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Sumbawa, E.S. Adi Nusantara, memaparkan untuk program makan bergizi gratis di Sumbawa ditargetkan 153.869 orang. Jumlah tersebut jika diestimasikan maka anggaran mencapai Rp4,6 miliar per hari dengan sasaran mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta siswa PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA/SMK.
“Jadi, jika kita asumsikan biaya Rp15.000 per orang dua kali makan dalam sehari, maka total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun per tahun, ” ucapnya. (ils)
