Mataram (Suara NTB) – Evaluasi triwulan kedua Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi oleh Tiim Evaluator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Inspektorat Jenderal Kemendagri, Rabu, 20 Maret 2024 lalu berjalan lancar. Pj Gubernur yang didampingi Pj Sekda NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si., dan sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapatkan sejumlah catatan agar pelaksanaan program sinkron dengan Pemerintah Pusat. Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Sekda NTB Ibnu Salim, S.H., M.SI., didampingi Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Ir. H. Lalu Hamdi, M.Si., pada wartawan di Ruang Rapat Sekda NTB, Jumat 22 maret 2024.
Menurutnya, Pj Gubernur NTB menjalani evaluasi triwulan II oleh Tim Evaluator Kemendagri yang dilaksanakan di Inspektorat Jenderal Kemendagri. Pada intinya, evaluasi sebagai wujud untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, kemasyarakatan harus berjalan baik. ‘’Itu penekanannya, supaya dari hasil evaluasi yang dilakukan ini, pemerintah pusat itu yakin bahwa pelaksanaan program kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sosial kemasyarakatan berjalan dengan baik. Penekanan berikutnya sesuai dengan materi yang ditetapkan Itjen (Inspektorat Jenderal) bahwa fokus evaluai sebagian besar untuk melihat sejauhmana Pj Gubernur mengendalikan inflasi, supaya target sesuai dengan yang ditetapkan oleh pusat 2,5 persen. Boleh lebih 3,5 persen atau kurang 1,5 persen,’’ tambah Kepala Biro Pemerintahan H. Lalu Hamdi.
Yang kedua, ujarnya, bagaimana pemerintah provinsi bisa meyakinkan jika kemiskinan ekstrem tuntas tahun 2024. Demikian juga soal stunting yang sudah mengalami penurunan secara progresif. Provinsi NTB berhasil menurunkan angka stunting hingga 8,1 persen tahun 2023. Penurunan yang cukup drastis tersebut menjadikan NTB sebagai provinsin dengan progres tertinggi di Indonesia. ‘’Kemudian bagaimana juga kita beri keyakinan pada evaluator itu bahwa stunting sampai dengan 2024, 14 persen dan sekarang sudah di bawah itu. Itu menjadi dorongan pemerintah pusat supaya kita berada dalam koridor itu. Terkait hal lain, program unggulan, pelayanan publik. Kemudian perizinan. Ada beberapa saran, termasuk pengangguran. Kemudian kita melakukan pemantauan,’’ terangnya.
Hal lain yang juga perlu diperhatikan oleh Pj Gubernur dan jajarannya, adalah harus melakukan pembinaan, pengawasan, koordinasi dan komuniksi dengan pemerintah kabupaten/kota. Menurut para evaluator, ujarnya, provinsi tidak bisa bergerak kalau tidak bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota
‘’Sekali lagi disarankan oleh pemerintah pusat bahwa Gubernur wakil pemerintah pusat di daerah harus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan. Benar-benar kita dalam melakukan perencanaan itu dalam satu muara, sehingga bisa mensukseskan program-program pemerintah pusat dan daerah,’’ ujarnya.
Terhadap saran dari tim evaluator terutama terkait dengan kemiskinan ekstrem yang harus tuntas 2024, lanjut Lalu Hamdi, Pj Gubernur berharap ini bisa menjadi pemicu atau motivasi dari pemerintah daerah dalam mencapai target yang sudah ditetapkan. ‘’Makanya salah satu jalan strategis itu adalah berkomunikasi bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota,’’ tegasnya.
Menurut Pj Sekda NTB Ibnu Salim, selain beberapa poin di atas yang menjadi penekanan pada evaluasi ini, pemerintah pusat juga mengingatkan Pj Gubernur terkait terselenggaranya Pemilu yang aman, damai dan bermartabat. ‘’Alhamdulillah, di NTB sudah berjalan dengan sukses dengan hasil yang sudah sama-sama kita tahu. Itu yang diminta laporannya dalam evaluasi,’’ ujarnya.
Selanjutnya yang menjadi catatan, seperti penurunan kemiskinan ekstrem diharapkan bisa 0 persen di akhir tahun. Upaya pengendalian inflasi yang tetap dievaluasi tiap Senin. ‘’Berikutnya juga diminta mempersiapkan, berkoordinasi, mengkonsolidasikan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Untuk pergerakan pertumbuhan ekonomi, pemerintah pusat segera melakukan pembayaran gaji 13 atau THR, supaya ekonomi bergerak di masyarakat,’’ pungkasnya. (ham)
