Giri Menang (Suara NTB)- TPA Regional Kebon Kongok rencananya akan ditutup mulai bulan Juni nanti. Namun sejauh ini Pemda Lobar kesulitan mencari lahan TPA Alternatif. Bahkan belum ada langkah antisipasi kongkret yang dilakukan Pemkab Lombok Barat dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengantisipasi penutupan Landfill tersebut. Bahkan, koordinasi lintas OPD pun tidak berjalan.
Kabid Sarana Prasarana Wilayah (Sarpraswil) Rahmayati mengatakan Kebon Kongok tidak ditutup semua, hanya pengurangan penggunaan landfill sebanyak 50 persen. Namun ia menyayangkan, DLH Lobar hingga saat ini belum ada komunikasi. Bahkan, Rahmayati sendiri yang langsung mendatangi DLH untuk menanyakan terkait kajian tersebut.Ia menyebut, sedang mencari lahan pemda yang dapat digunakan sebagai pengganti TPA seluas 4 Hektar.
“Baru ada satu lahan yang cocok seperti di Giri Tembesi tapi hanya memiliki luas 1 Hektar. Itu hanya bisa jadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) saja,” jelasnya. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar pun yang Januari lalu mengatakan akan melakukan kajian terkait penutupan TPA tersebut, kini dialihkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar.
“Kajian itu bukan di kami, tapi di Bappeda sana,” singkat Kepala DLH Lobar Hermansyah yang enggan memberi tanggapan terkait penutupan TPA Kebon Kongok ini. Sementara itu, Pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar mengaku belum ada kajian terkait TPA Alternatif. Menurut Kepala Bappeda Lobar Akhmad Saikhu, belum pernah ada koordinasi dari DLH Lobar kepada Bappeda Lobar hingga saat ini.
“Kajian belum ada. Justru tunggu koordinasi dengan LH. LH belum ada koordinasi mangkanya saya kaget juga,” kata Saikhu. Saikhu mengatakan, koordinasi dari DLH Lobar yang langsung ke dirinya sebagai Kepala Bappeda hingga saat ini tidak ada. Bahkan jika pihak DLH Lobar langsung melakukan komunikasi dengan bidang yang ada di Bappeda juga tidak ada laporan yang diterimanya.
Yang jelas jika memang membutuhkan kajian, maka Bappeda sudah menyiapkan anggaran untuk itu. Namun, terlebih dulu perlu adanya koordinasi lebih mendalam terkait hal tersebut bersama DLH sebagai leading sektornya. “Dari sisi anggaran sendiri sudah ada. Tapi untuk kajian kami belum,” imbuhnya. Ia pun mengaku dirinya mengetahui terkait penutupan Kebon Kongok ini dari berita media yang terekspos. Juga dari rapat internal Bappeda melalui Kepala Bidang (Kabid) Sarpras yang melaporkan, TPA Kebon Kongok tersebut tidak permanen ditutup.
Hanya pengurangan 50 persen penggunaan Landfill. “Omongan yang kalau secara langsung ke saya belum ada. Itu disampaikan di rapat terakhir,” terangnya. Menurutnya, kajian yang akan dilakukan nantinya tentu terkait lokasi alternatif pengganti TPA. Dari sisi lokasi yang tepat dengan luasan lahan yang dibutuhkan. Saat ini pihak Bappeda belum ada gambaran mengenai lokasi yang bisa dijadikan TPA pengganti. Saikhu mengatakan akan menindaklanjuti dengan rapat internal terlebih dulu dengan pihaknya.
“Belum ada, kan belum kita lakukan kajian. Mungkin nanti selesai musrenbang ini kita coba diskusikan dengan internal kami di Bappeda,” tandasnya. (her)
