Banyak Warga Butuh Bantuan, Rp10 Miliar BTT Penanganan Bencana Kekeringan Lobar Diduga Masih Nganggur

Giri Menang (Suara NTB) – Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) pada tahun 2024 mencapai Rp10 miliar, dana ini naik dari tahun 2023 yang nilainya sebesar Rp7 miliar. Dana BTT ini tidak hanya untuk dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana saja. Namun hingga saat ini dana BTT tersebut belum dikeluarkan untuk penanganan bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Lobar H. Sabidin mengatakan, dana penanggulangan bencana Kabupaten Lobar disediakan melalui dana BTT Lobar, yang tahun ini nilainya mencapai Rp 10 miliar. Sehingga ketika ada terjadi bencana, maka BPBD mengajukan berapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana.

Seperti sekarang ini, Lobar dalam status siaga bencana  tentunya BPBD sudah melakukan upaya untuk pencegahan dan penanggulangan bencana. “Salah satunya melalui penetapan status siaga bencana kekeringan,”tegasnya.

Kemudian upaya penanggulangan yang lainnya, BPBD melakukan mitigasi bencana di wilayah yang rawan bencana di wilayah Lombok Barat, ada Mobil Tangki Air (MTA)  untuk transportasi penyaluran air jumlahnya ada 13 MTA.

“Mobil tangki air ini nanti yang akan siap untuk mengangkut air ke lokasi yang terdampak kekeringan,” katanya.

Bencana kekeringan sementara baru menerima laporan dari 5 kecamatan dan 16 desa yang berpotensi kekeringan yang tersebar di Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lembar, Kuripan, Gerung Batuayar. “Kecamatan ini yang sudah termasuk terdampak gitu kami sudah menyiapkan untuk angkutan bantuan mobil,” katanya.

Kemudian upaya yang lain, BPBD melakukanitigasi bencana pelatihan pelatihan dan simulasi yang diberikan kepada masyarakat, dan sosialisasi ke SMK atau SMA itu.

 Kabid Logistik BPBD Lombok Barat H. Hartono Ahmad mengaku belum mengajukan BTT untuk penanganan bencana. “Belum ada (BTT) untuk kekeringan, kami akan ajukan setelah koordinasi dengan OPD lain untuk droping air. Dan kondisi puncak, kami akan ajukan penanganan melalui BTT,” katanya.

Dikatakannya, saat ini memang BPBD belum mulai melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang sudah meminta bantuan air bersih.

Pihaknya masih menyurati pihak terkait yang nantinya akan mendistribusikan air bersih kepada masyarakat, seperti Dinas Damkar, PMI, Dinas Sosial dan PT Air Minum Giri Menang. “Belum kita mulai menyalurkan, kita masih surati pihak yang nantinya akan mendistribusikan air kepada desa yang minta,” katanya. (her)