Mataram (Suara NTB) – Pergantian Komisioner KPU di 10 Kabupaten/Kota se Provinsi NTB pada saat tahapan puncak pemilu tengah berlansung yakni, pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu 2024. Diyakini tidak akan sampai memberikan gangguan yang signifikan terhadap proses jalannya pelaksanaan tahapan krusial Pemilu 2024 itu.
Anggota KPU Provinsi NTB yang membidangi divisi SDM, Agus Hilman yang dikonfirmasi Suara NTB pada Rabu 31 Januari 2024 kemarin. Tak menampik kondisi tersebut bahwa, pergantian jajaran Komisioner di 10 Kabupaten Kota se NTB tersebut memang merupakan sebuah tantangan tersendiri dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024 di NTB.
“Itu memang salah satu tantangan kami di NTB, karena pergantian itu terjadi saat dalam proses tahapan krusial pemilu. Seperti Kota Mataram dan Lombok Tengah, pergantian komisioner di awal Februari, sangat dekat sekali dengan hari H pemungutan suara,” ucap Hilman.
Sementara di 8 KPU kabupaten/kota lainya pergantian dilakukan setelah beberapa hari pemungutan suara, atau saat sedang proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, bahkan ada yang mendekati rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten Kota. Dengan kondisi itu maka Komisioner baru diharapkan untuk lebih cepat melakukan adaptasi.
“Sehingga mereka harus cepat akselerasinya melakukan adaptasi dengan semua stakeholder. Karena dengan waktu pelaksanaan pemilu itu sangat pendek sekali jaraknya, tidak ada waktu lagi buat berleha-leha. Begitu mereka masuk langsung dihadapkan dengan tahapan krusial,” ujarnya.
Namun demikian meski terjadi pergantian di tingkat komisioner secara serentak di 10 KPU Kabupaten/Kota itu. Namun Hilman sangat meyakini bahwa tahapan pemilu tetap bisa berjalan normal karena sudah tersistem dengan baik. Tinggal bagaimana Komisioner baru memperkuat konsolidasi internal untuk memastikan semua bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.
“Tapi kami yakini proses pergantian atau transisi komisioner di Kabupaten Kota ini tidak sampai signifikan mengganggu jalannya tahapan krusial. Karena apa, dalam proses pelaksanaan pemilu ini sudah ajek, sudah by sistem sehingga proses pergantian itu tidak cukup besar mempengaruhi jalannya tahapan,” ungkap Hilman dengan penuh optimisme.
Disampaikan Hilman bahwa secara struktur organisasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini hampir semua tingkatan sudah terbentuk dengan rapi, terutama dijajaran di tingkat badan Adhok, seperti penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK) kemudian penyelenggara ditingkat Desa/Kelurahan (PPS) dan penyelenggara ditingkat TPS (KPPS) sudah terbentuk dan sudah mulai berjalan.
Sehingga sekalipun terjadi pergantian Komisioner di tingkat KPU, tahapan pemilu dipastikan tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tinggal bagaimana Komisioner baru nantinya memperkuat lagi supervisi dan monitoring dengan semua perangkat sistem pemilu di KPU itu.
“Semua jajaran sudah terbentuk dan berjalan rapi. Tinggal langkah-langkah penguatan di semua lini, dikoordinir lagi, perkuatan supervisi dan monitoring. Konsolidasi antar komisioner, konsolidasi dengan jajaran badan Adhok PPK, PPS dan KPPS, kemudian konsolidasi dengan jajaran sekretariat,” pungkasnya.
Diketahui proses seleksi calon anggota KPU 10 Kabupaten/Kota se NTB sudah tuntas sampai 10 besar. Tinggal KPU RI melakukan pleno untuk memutuskan 5 besar nama-nama calon komisioner terpilih untuk kemudian dilantik. (ndi)
