PENGEMBANGAN layanan transportasi publik atau angkutan umum kembali mengemuka seiring dengan semakin tumbuhnya kawasan perkotaan dan tingginya mobilitas penduduk. Ditambah lagi dengan kemacetan arus lalu lintas di beberapa ruas jalan mengharuskan pemerintah memikirkan kembali konsep angkutan umum yang ideal di Kota Mataram dan lintas kabupaten/kota.
Anggota DPRD NTB H. Didi Sumardi mengatakan, terkait dengan pengembangan layanan transportasi publik tentu harus dilakukan kajian dari aspek teknis juga aspek efektivitas dan efisiensi layanan.
Dari aspek teknis, harus dibangun paradigma dan perspektif pengembangan transportasi publik. Jika dikaitkan dengan tupoksi pemerintah atau pemerintah daerah, maka prinsipnya harus memainkan peran sebagai fasilitator, regulator, dinamisator dan servisor.
Menurut Didi, poin-poin yang perlu diperhatikan jika aspek kepentingan umum itu kemungkinan bisa ditangani oleh sektor swasta agar lebih efektif dan efisien. Sebab tidak harus pemerintah yang melakukan penanganan.
“Hal ini juga sejalan dengan tanggung jawab pemberdayaan dari pemerintah untuk mendorong peran-peran agar swasta ikut serta dalam membangun transportasi publik,” kata H. Didi Sumardi kepada Ekbis NTB pekan kemarin.
Terlebih jika berbicara terkait dengan transportasi perkotaan, realitasnya sudah didominasi oleh berbagai perusahaan jasa transportasi seperti Grab, Gojek, Gokar dan lain-lain.
Sistem transportasi tersebut dinilai lebih efisien oleh masyarakat, apalagi dengan jangkauan layanan dari rumah ke tempat tujuan bisa dilayani dan kualitas layanan daei aspek waktu dinilai sangat cepat.
“Karena kalau butuh jasa transportasi kemana saja melalui aplikasi online kurang dari 5 menit sudah standby di depan rumahnya,” katanya.
Demikian juga layanan transportasi antar daerah di NTB khususnya ke Pulau Sumbawa dari Mataram yang dinilai cukup refresentatif
Menurut mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini, yang perlu menjadi prioritas pada sektor transportasi publik adalah bagaimana membangun penguatan konektivitas antar daerah dengan tujuan tertentu, seperti pengembangan sektor destinasi pariwisata.
Meski dalam skala terbatas, hal ini sudah ditangani oleh Damri. Sehingga PR-nya, selain pada aspek layanan jasa transportasinya, juga bagaimana membangun destinasinya yang lebih representatif, aman dan nyaman.
Jika salah satu fokusnya adalah pengembangan sektor transportasi publik juga terkait dengan posibilitas usaha jasa transportasi, sehingga perlu diakselerasi pengembangan kawasan secara integral dan lebih luas seperti Mataram Raya yang menggabungkan Kota Mataram dengan lima kecamatan dan di Lombok Barat seperti Kecamatan Batu Layar, Gunungsari, Lingsar, Narmada dan Labuapi.
Bisa juga ditambah wilayah Kecamatan Kediri menjadi satu kawasan yang saling melengkapi dan saling menunjang terutama dalam sektor transportasi umum.
“Ini akan lebih dinamis dan menjanjikan dan hal ini juga akan mendorong pengembangan usaha pada sektor lainnya. Selain pariwisata juga sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri dan lain-lain. Apalagi kalau kita berbicara konsep hilirisasi, itu akan lebih memudahkan,” imbuhnya.
Demikian juga terhadap kota-kota yang lain seperti Selong dan sekitarnya, Praya dan sekitarnya juga Kota Bima dan sekitarnya. Kalau sudah demikian maka untuk membangun konektivitas antar daerah juga akan semakin mudah.
Tantangan Pemda lainnya dalam pengembangan transportasi publik adalah ketersediaan sarana prasarana jalan umum yang harus diselaraskan dengan rasio pengembangan sektor jasa taransportasi publik. Kalau tak dibarengi dengan hal tersebut, dikhawatirkan akan berakibat terjadinya kemacetan di banyak titik. “Insya Allah dalam waktu dekat, kami akan fasilitasi FGD tentang isu transportasi publik,” tutupnya.(ris)
