Mataram (Suara NTB) – Komisi III DPRD Kota Mataram, kembali melakukan kunjungan kerja dalam daerah, Senin, 16 Desember 2024. Salah satu objek kunker Komisi III adalah proyek pembangunan Lab Kesmas tingkat 2 Kota Mataram. Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., saat memberikan keterangan kepada wartawan, menyebut bahwa anggaran pembangunan lab tersebut terlalu besar.
‘’Kami melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan untuk melihat perkembangan pembangunan laboratorium yang hari ini direncanakan untuk PHO (Provisional Hand Over),’’ kata Rachman. Komisi yang membidangi masalah pembangunan ini melihat bahwa pekerjaan Lab Kesmas belum sempurna atau belum mencapai 100 persen. Oleh karena itu, Komisi III menyarankan agar penyerahan pekerjaan dilakukan hanya ketika seluruh pekerjaan selesai dengan baik.
Komisi III, lanjut Rachman, menyarankan agar penyerahan bangunan hanya dilakukan setelah 100 persen selesai dengan baik. Jangan sampai hanya karena mengejar target, kualitas pekerjaan menjadi terabaikan. Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini mengatakan, Komisi III melihat banyak kekurangan, seperti retak-retak di dinding dan lantai yang belum maksimal.
‘’Kami juga melihat bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk bangunan ini terlalu besar jika dibandingkan dengan skala bangunannya. Kami mempertanyakan apa yang membuat bangunan ini memiliki anggaran sebesar itu. Ternyata, ada salah satu ruangan khusus, yaitu BSL (Biosafety Level), yang membutuhkan perlakuan khusus, dan itulah yang membuat anggaran ruangan tersebut menjadi sangat besar,’’ terang Ketua Fraksi Partai Gerindra ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan, MARS.,MH.,CMC.,FISQua., mengatakan, proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kota Mataram merupakan proyek strategis yang sangat penting. Oleh karena itu, semua pihak diminta untuk mengawal pelaksanaannya agar dapat berjalan semaksimal mungkin sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Komisi III telah memberikan beberapa masukan setelah melakukan pemantauan langsung di lokasi. Beberapa hal yang perlu perbaikan telah dicatat dan itu telah sesuai dengan hasil kunjungan tim dari kejaksaan, serta pihak kontraktor dan PPK.
Terkait lokasi pembangunan lab, dikatakan Emirald, dipilih berdasarkan hasil konsultasi dan permintaan Pemerintah Kota Mataram. Awalnya, lab ini direncanakan dibangun di gedung lama yang berada di samping Dinas Kesehatan, namun terbatasnya lahan menyebabkan hal tersebut tidak memungkinkan. Selain itu, ada petunjuk teknis terbaru yang mengharuskan adanya luas lahan yang memadai untuk memenuhi standar ruangan yang diperlukan.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Pemkot Mataram kemudian memberikan lahan yang berada di belakang kantor Damkar. Lokasi ini dipilih karena tidak ada masalah terkait pengembangan, dan jalan akses akan dibuka melalui samping, yang akan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). ‘’Ini akan menjadi potensi yang baik karena dengan adanya RTH, lingkungan sekitar akan lebih sehat dan nyaman,’’ katanya.
Emirald menekankan, Lab Kesda ini bukan untuk pelayanan masyarakat secara umum seperti di puskesmas atau rumah sakit. Fungsi utamanya adalah sebagai pusat rujukan untuk sampel-sampel yang dikirim dari puskesmas, rumah sakit, atau penyedia air bersih. ‘’Pemeriksaan yang dilakukan di sini melibatkan sampel yang berasal dari berbagai fasilitas kesehatan dan penyedia layanan publik, bukan dari kunjungan langsung masyarakat,’’ terangnya.
‘’Dengan demikian, masyarakat tidak perlu datang langsung ke lab ini, karena pihak lab akan mengirimkan tim untuk mengambil sampel atau melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, lokasi ini dipandang tidak akan menimbulkan masalah aksesibilitas bagi masyarakat,’’ demikian Emirald.
Berbeda dengan puskesmas, yang memang harus terekspos dan mudah dijangkau oleh masyarakat, Lab Kesda ini memiliki fungsi yang lebih terbatas dan spesifik dalam mendukung kebutuhan kesehatan di Kota Mataram. (fit)
