DINAS Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB mengeluarkan peta analisis Daerah Aliran Sungai (DAS) bencana banjir, baik di Lombok maupun Pulau Sumbawa tahun 2024-2025. Ini merupakan peta yang menunjukkan daerah-daerah rawan banjir di suatu daerah aliran sungai yang perlu menjadi atensi bersama.
Peta analisis DAS kejadian banjir bertujuan untuk memberikan informasi kawasan rawan banjir, membantu masyarakat untuk lebih waspada terhadap banjir, membantu perencanaan penanggulangan banjir, membantu meminimalisir terjadinya banjir, serta membantu pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan pencegahan.
DAS yang dimasukkan dalam peta analisis kejadian banjir ini meliputi DAS Selodong, DAS Sagena, DAS Mapin, DAS Sejorong, DAS Sumbawa, DAS Moyo, DAS Balambon, DAS Kawinda, DAS Tarei, DAS Campa, DAS Rontu, DAS Angi, DAS Soncona, DAS Labalaju dan DAS Pupu.
Kepala DLHK Provinsi NTB Julmansyah M.A.P mengatakan, DAS Selodong Lombok Barat memiliki luas 488 hektare dengan kapasitas tampung Daerah Tangkapan Air (DTA) 4,7 m3 per detik. Pada 2 Januari 2025 terpantau debitnya sebesar 5,5 m3 per detik. Lokasi DAS seluruhnya di luar kawasan hutan atau 100 di area penggunaan lain (APL).
“Kekritisan lahan di sekitar DAS Selodong mencapai 99 persen dan hanya 1 persen yang tak kritis. Rekomendasi penanganan lahan kritis di kabupaten seluas 485 hektare,” kata Julmansyah kepada Suara NTB, pekan kemarin.
Selain DAS Selodong, DAS yang 100 persen atau sebagian besar berada di area penggunaan lain seperti DAS Soncona dengan luas 2.682 hektare. DAS seluruhnya berada di luar kawasan hutan dengan tingkat kekritisan lahan 89 persen.
DAS Angi Kabupaten Bima dengan luas 2.778 hektare juga sebagian besar atau 66 persen berada di luar kawasan hutan dengan tingkat kekkritisan lahan 91 persen. Hanya 9 persen saja kawasan DAS Angi yang tak kritis.
Sementara itu DAS Rontu dengan luas 26.636 hektare terletak di kawasan hutan sebanyak 26 persen dan kawasan APL 74 persen. Tingkat kekritisan lahan di sini sebanyak 83 persen, dan hanya 17 persen yang dalam kondisi tak kritis.
Begitu juga DAS Campa Kabupaten Bima dengan luas 39.244 hektare yang lokasinya 44 persen berada di kawasan hutan dan APL 56 persen. Tingkat kekritisan lahan juga cukup tinggi yaitu sekitar 67 persen.
Sementara DAS Moyo yang menjadi DAS terluas di NTB yaitu 81.255 hektare sebagian besar berada di APL seluas 67 persen, sementara 33 persen berada di dalam kawasan hutan. Kondisi DAS Moyo 54 persen dalam keadaan kritis.
Karena itulah dibutuhkan kolaborasi semua pihak, baik Pemprov NTB, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan UPT Kementerian Kehutanan untuk memperbaiki kawasan DAS, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam rangka memperbaiki lingkungan dan mencegah terjadinya bencana banjir. “Spiritnya yaitu bagaimana kolaborasi dalam rangka pemulihan lahan kritis dan ekosistem,” katanya.
Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, khususnya pemerintah desa untuk memperbaiki kualitas DAS dan hutan. Yang pertama yaitu perlunya program “Satu Desa Satu Demplot Agroforestry”. Ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan, sehingga potensi suksesnya lebih besar daripada pelaksanaan program dalam ruang wilayah yang luas.
Hal lain yaitu penguatan perhutanan sosial sebagai bagian dari pengembangan Land Based Economy bagi masyarakat melalui Perpres No 28 tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial.
“Kemudian Perbub Kewenangan Lokal Berskala Desa yang memasukkan pemulihan lahan kritis milik masyarakat dan penguatan Perhutanan Sosial sebagai mandatory pemerintah desa. Ini telah sesuai dengan Permendes yang ada,” terangnya.
Dan yang terakhir perlunya pembangunan daerah berbasis landscape atau bentang lahan DAS. Ini merupakan pembangunan yang mempertimbangkan kondisi bentang alam dan fungsi DAS. Sebab DAS merupakan kawasan yang menampung dan mengalirkan air hujan, sehingga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin mengatakan bahwa perlu adanya langkah strategis dari masing-masing kepala daerah yang daerahnya rawan diterjang banjir. Langkah strategis tersebut tidak hanya dipikirkan, tapi juga dilaksanakan. Sehingga bencana tiap musim hujan ini tidak lagi menyusahkan warga.
“Yang paling penting adalah bagaimana strategi kita untuk mensiasati ke depannya agar hal-hal seperti ini bisa dicegah. Pola strategi seperti ini harus kita mitigasi dari awal,” ujarnya, Jumat 17 Januari 2025.
Menurutnya, banjir yang menerjang beberapa Kawasan di NTB setiap tahunnya seperti di Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Barat, Lombok Tengah dan daerah lain di NTB menghambat pembangunan. Pasalnya, selain menyusahkan warga, banjir juga kerap kali merusak fasilitas daerah.
Oleh karenanya, pola-pola strategis tidak hanya menjadi sebuah pokok pikiran saja. Tetapi mesti menunjukkan bukti nyata. ‘’Pola strategi pembangunan dan kehidupan masyarakat harus kita berikan yang terbaik yang akan berdampak pada kehidupan sosial,’’ ujarnya.
Sementara Gubernur NTB Terpilih, Lalu Muhammad Iqbal (LMI) berkomitmen untuk memberikan solusi atas persoalan banjir yang kerap melanda wilayah NTB, khususnya Kota Bima dan sekitarnya.
Hal ini disampaikan Lalu Muhammad Iqbal atau LMI saat bertemu dengan warga terdampak banjir sekaligus datang menyerahkan bantuan hasil donasi sejumlah organisasi di Kelurahan Paruga, Kota Bima, Minggu, 19 Januari 2025.
“Saya datang dalam kapasitas pribadi karena belum resmi dilantik sebagai gubernur. Namun, saya ingin mendengar langsung aspirasi warga dan memastikan bahwa langkah konkret segera diambil,” ujarnya.
Ia menyoroti persoalan banjir yang terus berulang di Kota Bima, dan menekankan pentingnya penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah tersebut. “Banjir ini sudah seperti langganan. Kita tidak bisa terus membiarkan ini terjadi setiap tahun,” ucap Iqbal. ‘’Harus ada solusi permanen yang melibatkan masyarakat dan pemerintah,” sambungnya.
LMI memastikan perhatian terhadap Kota Bima akan setara dengan daerah lain di NTB, karena semua daerah di Provinsi NTB butuh perhatian yang sama. “Saya ingin menunjukkan bahwa Bima adalah bagian penting dari NTB. Saat mendengar musibah ini, meski saya berada di Jakarta, hati saya tetap bersama saudara-saudara di sini,” ujarnya.
LMI menyerahkan bantuan dari berbagai pihak. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga meskipun jumlahnya terbatas. “Saya tahu bantuan ini mungkin belum cukup besar, tapi saya berharap ini menjadi awal untuk menunjukkan kepedulian kita semua,” katanya.
Selain itu, LMI mengungkapkan harapannya agar Walikota Bima terpilih segera dilantik sehingga koordinasi penanganan banjir bisa lebih maksimal. ‘’Jika banjir terjadi hingga lima kali dalam setahun. Kita harus bekerja keras untuk menguranginya secara bertahap hingga benar-benar teratasi,” katanya.(ris/era/ant)
