Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB mengaku masih menunggu perintah dari Kemendagri terkait jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Sebelumnya, berdasarkan hasil Keputusan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara DPR, pemerintah, Bawaslu, KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pelantikan Kepala Daerah yang tidak bersengketa akan dilakukan pada 6 Februari 2025 mendatang.
Namun, berdasarkan dissmisal atau putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil sengketa pilkada akan dijadwalkan pada 3-5 Februari 2024. Sehingga komisi II DPR akan kembali melakukan RDPU dengan pihak terkait untuk menentukan kapan kepala daerah terpilih akan dilantik.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi, M.SI., menyatakan pihaknya masih menunggu kepastian terkait dengan kapan pelaksanaan pelantikan. “Kita menunggu perintah dari Mendagri dan Sekretariat Negara bagaimana dan kapan pastinya,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat, 31 Januari 2025.
Selain menunggu kepastian dari pusat, pemerintah daerah juga terus melakukan persiapan. Termasuk melakukan koordinasi dengan DPRD NTB untuk mengakomodasi agenda-agenda formal yang harus dijalankan dalam proses pelantikan.
Begitu juga tim transisi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih disebutkan terus menyiapkan segala kebutuhan terkait pelantikan.
“Prinsipnya kita di daerah menunggu bagaimana petunjuk dari pusat terkait pelaksanaannya. Sembari menunggu tentu kami melakukan persiapan-persiapan, koordinasi dengan Dewan karena pada saatnya ada agenda-agenda yang harus dilaksanakan di Dewan sebagai formal. Kemudian dengan Gubernur, Wakil Gubernur, tim transisi mempersiapkan,” lanjutnya.
Di NTB sendiri, persiapan pelantikan dan skema penyambutan juga sudah dipikirkan matang. Sehingga, kapan pun pelantikan dilakukan, Pemprov NTB siap mendampingi dan menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur baru.
“Alhamdulillah atribut-atribut sudah siap, nah tinggal menunggu waktu. Jadi pak Gubernur dan Wakil Gubernur sudah siap,” katanya.
Spekulasi mengenai tempat dan mekanisme pelantikan juga masih berkembang. Sehingga menunggu Keputusan Pemerintah Pusat menjadi satu-satunya yang bisa dilakukan Pemda NTB.
“Yang jelas, Pemda telah menyiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Kami menunggu arahan resmi dan segera menyesuaikan dengan petunjuk yang diberikan,” pungkasnya. (era)
