Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB terpilih, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, akan melakukan pembenahan terhadap birokrasi setelah resmi menjadi kepala daerah di bulan Februari 2025 ini. Saat ini, tim transisi sedang melakukan pemetaan terkait dengan birokrasi Pemprov NTB sebagai gambaran kebijakan yang akan diambil.
Lalu Muhammad Iqbal menilai, birokrasi di Pemprov NTB masih memiliki sejumlah kelemahan yang tentunya akan diperbaiki nanti. Tujuannya agar birokrasi yang ada mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan bisa merealisasikan visi-misi pimpinan daerah.
“Kondisi birokrasi sudah kita mapping ya. Masih ada kelemahan di sana – sini, itu tugasnya gubernur untuk membenahi. Insya Allah kita akan membenahi nanti,” kata Muhammad Iqbal kepada wartawan, Minggu, 2 Februari 2025.
Saat ditanya apakah ada kemungkinan pejabat eselon I atau beberapa eleson II Pemprov NTB berpotensi diisi oleh pejabat yang berkarier di Jakarta? Iqbal menyatakan pihaknya terlebih dahulu akan melakukan asesmen. Dari kegiatan asesmen itulah nanti akan diputuskan darimana pejabat yang menduduki pimpinan OPD.
“Nanti kita lihat, nanti kita akan lakukan asesmen dulu tentang kebutuhan, baru kita bisa lihat darimana kita bisa memenuhi kebutuhan SDM yang ada di dalam itu,” ujarnya.
Ia mengaku, peta masalah birokrasi NTB sudah diperoleh dari tim transisi yang menjadi perpanjangan tangannya saat ini. Berbekal data awal itulah nantinya akan menjadi panduan dalam mengambil keputusan di pemerintahan.
“Kita belum lihat, saya belum masuk, belum dilantik. Jadi saya belum bisa bikin asesmen mengenai kondisi di dalam. Kita hanya baru dapat peta-peta masalahnya saja terkait dengan SDM. Nanti setelah dilantik baru kita putuskan,” ujarnya.
Mantan Dubes Turki ini mengaku sudah hampir dua bulan terakhir melakukan “medical check-up” terhadap kondisi birokrasi NTB. Kesimpulan sementara yang diperoleh yaitu birokrasi NTB nantinya harus ramping namun kuat untuk berlari lebih cepat.
“Saya kirim tim transisi untuk melakukan chek-up dan akan melakukan audit birokrasi setelah pelantikan. Harus bergerak cepat dengan birokrasi yang ramping dan kuat, untuk percepatan perbaikan banyak hal di Provinsi NTB,”tegasnya.(ris)
