Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB terpilih periode 2025-2030, H Lalu Muhammad Iqbal membahas masa depan pariwisata daerah ini kedepannya, bersama para praktisi, akademisi, dan Forum Wartawan Ekonomi (FWE) Nusa Tenggara Barat.
FWE NTB dan para pelaku pariwisata di NTB menggagas digelarnya diskusi santai dengan kepala daerah terpilih, Lalu. Iqbal. Ide berdiskusi dengan tema “Pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan” berangkat dari kekhawatiran kemunduran sektor pariwisata NTB. Karena sektor ini menjadi salah satu sektor potensial pembentukan struktur ekonomi daerah. Dikhawatirkan sektor ini tidak serius digarap dan masa depannya abu-abu.
Gayung bersambut, diskusi masa depan pariwisata NTB ini disambut sangat positif oleh Gubernur NTB terpilih, Lalu. Iqbal. Dalam diskusi dengan seluruh stakeholder di UIN Mataram, Minggu, 2 Februari 2025, calon orang nomor satu di NTB ini menegaskan komitmennya membangun sektor pariwisata dengan fokus pada kualitas dan berkelanjutan.
“Pentingnya pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) yang berdampak minimal terhadap aspek sosial dan lingkungan,” ungkapnya.
Hadir pada diskusi ini, puluhan pelaku pariwisata, ketua asosiasi sektor pariwisata, general manager hotel, Kepala Perwakilan BI NTB Berry Arifsyah Harahap hingga stakeholder terkait lainnya. Tampil sebagai moderator Dekan FEBI UIN Mataram Prof Riduan Mas’ud dan Rektor UIN Mataram Prof H Masnun diwakili WR III Prof H Abdullah Acim membuka resmi FGD pariwisata ini.
Menurut Lalu Iqbal, meskipun banyak visi dan misi yang telah disampaikan selama kampanye, keberlanjutan pariwisata harus menjadi prioritas utama.
“Kami lebih memilih untuk fokus pada quality tourism. Pariwisata yang tidak hanya mendatangkan banyak wisatawan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.
Gubernur NTB terpilih pada Pilkada serentak pada 26 November 2024 lalu itu, menambahkan bahwa sejak dinyatakan terpilih versi quck count atau hitung cepat, ia telah melakukan pemeriksaan kondisi birokrasi di NTB untuk memastikan kelancaran implementasi program-program pariwisata.
“Sudah hampir dua bulan kami melakukan medical check-up terhadap kondisi birokrasi NTB, dan tim kami akan segera melakukan audit untuk perbaikan. Birokrasi yang ramping dan kuat sangat penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan cepat,” jelasnya.
Salah satu langkah awal yang telah dilakukan oleh pemerintah NTB adalah menyelesaikan tumpang tindih antara Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dan Dinas Pariwisata. Lalu Iqbal menegaskan bahwa BPPD harus memiliki karyawan profesional dan transparansi dalam promosi, sementara Dinas Pariwisata memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan yang mendukung sektor ini.
“Kerja sama antara pemerintah dan pelaku pariwisata harus menjadi mitra yang sejajar. Tidak hanya pemerintah yang mengatur, tapi juga pelaku pariwisata yang dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan,” tambahnya.
Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali program-program pariwisata yang telah ada, seperti MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibitions) dan sport tourism, termasuk event-event seperti triathlon, off-road, serta pengembangan fasilitas liburan keluarga seperti hutan mini.
Lalu Iqbal menyatakan bahwa, meski tantangan besar dihadapi, pemerintah akan terus bekerja keras untuk mewujudkan NTB sebagai destinasi pariwisata unggul dengan tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan NTB akan semakin berkembang sebagai tujuan pariwisata yang unggul dan berkelanjutan, membawa manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah.
“Komitmen kami adalah menyelesaikan masalah satu per satu dengan niat baik. Kami percaya, jika niat baik sudah ada, hasil yang maksimal akan tercapai,” tutup Lalu Iqbal
Perwakilan FEW NTB, Ahmad Yani menyampaikan, FGD berawal dari adanya perhatian serius para pelaku pariwisata di NTB terkait, akan dibawa ke mana arah pariwisata NTB di tangan kepala daerah di NTB yang baru.
“Dengan FGD ini, para pelaku pariwisata bisa menyampaikan uneg-uneg dan harapan kepada kepala daerah yang baru dalam memajukan dan mengembangkas sektor pariwisata NTB tidak abu-abu, dan menjadi lebih baik lagi ke depannya,” tandasnya.(bul)
