spot_img
Kamis, Februari 6, 2025
spot_img
BerandaNTBLOMBOK TIMURDana Transfer Terpangkas Rp73 Miliar, Pemkab Lotim  Komit Lakukan Efisiensi Anggaran

Dana Transfer Terpangkas Rp73 Miliar, Pemkab Lotim  Komit Lakukan Efisiensi Anggaran

Selong (Suara NTB) – Sebanyak Rp 73 miliar dana transfer pusat untuk Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengalami pemangkasan. Penjabat (Pj) Bupati Lotim, H. M. Juaini Taofik, menjelaskan pemotongan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran sesuai kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Pemangkasan tersebut terfokus pada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi, serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang diarahkan ke daerah. Meski demikian, Taofik menegaskan prioritas utama pemerintah daerah untuk memastikan kelangsungan layanan publik tidak terganggu.

Termasuk Dana Desa (DD) sebesar Rp 274 miliar untuk 234 desa se Kabupaten Loyim dipastikan tidak akan terganggu. Pemkab Lotim sudah memastikan untuk tidak juga mengurangi alokasi dana.

Pemkab Lotim berkomitmen mengelola sumber daya dengan efisien, seiring dengan panduan dari Kementerian Keuangan yang telah menetapkan angka-angka yang harus dipangkas, seperti biaya rapat dan kegiatan makan minum.

Pemangkasan dana ini telah diketahui berdasarkan  hasil zoom meeting antara Pemerintah Kabupaten Lotim dengan Kementerian Keuangan. Kebijakan efisiensi anggaran ini disesuaikan dengan instruksi presiden.

Ketua DPRD Lotim, Muhammad Yusri menyampaikan Lotim siap melaksanakan kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran. Upaya efisiensi akan dilakukan dengan melakukan refocusing APBD 2025.

“Memang, mau tidak mau akan berdampak di daerah dengan adanya kebijakan Presiden itu, tapi kan belum ada juklak juknis,” terang Yusri.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Kabupaten Lotim ini mengemukakan sudah ada beberapa item kegiatan yang akan direfocusing. Harapannya, mudahan tidak berakibat fatal pada belanja barang, belanja modal dan belanja jasa daerah.

Pihaknya akan menyiapkan skema untuk penentuan anggaran, yakni mana yang prioritas sesuai visi dan misi bupati akan dikedepankan. “Prinsipnya kita bersama antara eksekutif dan legislatif,” paparnya. (rus)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -


VIDEO