Sumbawa Besar (Suara NTB) – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Sumbawa, Purniawal kembali meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan perhatian terhadap mantan warga binaan melalui program pemberdayaan supaya mereka tidak kembali.
“Jadi, pemerintah harus meminta data ke Lapas berapa jumlah warga binaan yang sudah bebas untuk dilakukan pemberdayaan dengan harapan mereka tidak lagi kembali menjadi warga binaan, ” katanya kepada Suara NTB, Rabu, 5 Februari 2025.
Dikatakan Purniawal, sebenarnya warga binaan ini harus mendapat perhatian Pemerintah melalui pembinaan selama mereka berada di luar. Karena pada prinsipnya setelah warga binaan bebas bukan lagi tanggung jawab Lapas sehingga butuh atensi pemerintah untuk memperhatikan mereka.
“Kita tidak pernah tahu ekonomi mereka saat diluar Lapas, jangan sampai pemerintah acuh sehingga mereka kembali menjadi warga binaan. Itu yang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Ia pun sudah sering menyuarakan terkait pemberdayaan kepada pemerintah baik di forum resmi maupun tidak resmi agar mantan warga binaan ini bisa diperhatikan. Tetapi nyatanya hingga saat ini belum dilakukan sehingga kasus seperti Narkotika ini tetap ada dan cenderung tinggi.
“Sudah sering kami sampaikan terkait pemberdayaan para mantan warga binaan ini ke pemerintah daerah dengan harapan mereka tidak lagi kembali menjadi warga binaan,” ucapnya.
Dia mencontohkan di beberapa daerah sudah ada program pemberdayaan bagi para mantan warga binaan ketika kembali di masyarakat. Bahkan Dinas Sosial (Disos) sudah menyiapkan anggarannya sehingga saat mereka kembali sudah memiliki modal untuk melanjutkan hidup.
“Di daerah lain sudah ada program pemberdayaannya, sehingga kami meminta kepada Pemkab Sumbawa juga perlu menyiapkan program tersebut demi keberlanjutan hidup para warga binaan, ” tukasnya. (ils)
